Mahathir Janji Cabut UU Keamanan

MANTAN Perdana Menteri Najib Razak dituduh telah menggunakan undang-undang keamanan dalam negeri yang ketat untuk menangkal para pengkritiknya dan menahan mereka tanpa peradilan.

“Malaysia akan mencabut undang-undang keamanan ketat yang digunakan untuk menahan para pengkritik pemerintah tanpa tuduhan di bawah pemerintah sebelumnya,” kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Minggu (22/7) malam.

Itu janji terbaru dari pemimpin baru negara tersebut untuk menggulingkan undang-undang represif yang diperkenalkan mantan PM Najib Razak, yang pemerintahannya digulingkan pada pemilihan Mei lalu.

Aktivis prodemokrasi terkemuka termasuk di antara mereka yang ditangkap dengan menggunakan Undang-Undang Pelanggaran Keamanan (Tindakan Khusus), atau SOSMA, yang diperkenalkan pada 2012. UU itu semestinya digunakan untuk meme­rangi ancaman keamanan dari teroris.

Hal itu memungkinkan tersangka untuk ditahan tanpa tuntutan selama 28 hari dan dapat dikenai hukuman penjara yang panjang. Dalam pidato pada Minggu malam, Mahathir mengatakan Najib menggunakan undang-undang yang represif untuk melakukan apa pun yang dia suka dan bersumpah untuk menghapuskan SOSMA.

“Orang-orang sekarang akan dilindungi hukum yang adil dan setiap pelanggaran akan dibawa dan diputuskan pengadilan,” katanya seperti dikutip surat kabar New Straits Times, kemarin. Eric Paulsen, direktur hukum kelompok hak asasi manusia yang berfokus Asia Tenggara, Fortify Rights, memuji pengumuman itu sebagai sesuatu langkah yang tepat waktu dan berani.

“Kami menuntut bahwa tidak ada yang harus ditahan tanpa pengadilan atau menjadi korban penangkapan sewenang-wenang,” katanya. Salah satu tokoh paling terkenal yang ditahan di bawah SOSMA ialah Maria Chin Abdullah, mantan pemimpin Bersih, kelompok yang melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintah Najib.

Dia ditangkap pada 2016 pada malam protes dan ditahan di sel isolasi selama 10 hari. Maria Chin sekarang menjadi anggota parlemen dengan aliansi yang berkuasa.

Najib meluncurkan tindak­an keras terhadap kritikus pemerintah setelah muncul tuduhan dia berada di pusat skandal besar terkait dengan perusahaan dana negara 1MDB. Dia ditangkap bulan ini dan dituduh korupsi.

Selama tugas pertamanya sebagai perdana menteri pada 1981-2003, Mahathir juga menggunakan UU yang represif untuk menargetkan para kritikus. Lebih dari 100 orang, termasuk politikus dan aktivis oposisi, ditangkap dan dita­han tanpa pengadilan selama penindasan besar pada 1987.