Akademisi Australia Ikut Ketar Ketir Hadapi Dampak Perdagangan Bebas

KEKHAWATIRAN terhadap dampak kesepakatan perdagangan bebas secara bilateral maupun yang melibatkan beberapa negara tidak hanya dialami negara berkembang.

Hal serupa itu juga yang telah membuat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mundur dari Trans Pacific Partnership yang akhirnya disepakati 11 negara minus AS. Keresahan dirasakan pula di Australia.

Wakil Kepala Studi Ilmu Sosial University of New South Wales, Elizabeth Thurbon, mengemukakan mandeknya perundingan di World Trade Organization (WTO) membuat pola preferential trade agreement (PTA) banyak dipakai. Dengan PTA, negosiasi dilakukan secara bilateral ataupun multilateral yang pada pokoknya tidak melibatkan semua negara seperti perundingan WTO.

Di sisi Australia, PTA memang membuka peluang akses pasar yang besar bagi sejumlah perusahaan Australia di sektor tertentu seperti pertanian. Akan tetapi, jika dilihat keuntungan bagi Australia secara keseluruhan, sangat tipis.

“Seperti TPP 11 yang diharapkan menaikkan PDB (produk domestik bruto) 0,5% pada 2030. Itu belum memasukkan potensi kenaikan biaya dari aspek nontarif lainnya darikesepakatan tersebut,” papar Thurbon saat berbicara dalam seminar bertajuk Australia and the Rules-Based International Order, di Australian National University, Canberra, Rabu (18/7).

Biaya yang dimaksud misalnya, pengecualian hak kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa yang diajukan negara yang keberatan dengan adanya diskriminasi tarif.

Sebelum menyetujui PTA pemerintah diminta melihat secara menyeluruh apakah semua langkah antisipasi telah ditempuh.

“Harus dipertimbangkan baik-baik apakah benar PTA kita itu membawa akses pasar yang lebih besar. Apakah perusahaan-perusahaan Australia benar-benar mendapatkan sokongan yang dibutuhkan untuk mengkapitalisasi peluang itu,” tandas Thurbon.

Australia melalui kerangka kebijakan luar negeri yang disebut Foreign Policy White Paper mempromosikan perdagangan bebas antarnegara di kawasan yang mereka sebut Indo Pasifik sebagai ganti sebutan Asia Pasifik. Kebijakan itu mengajak negara-negara kawasan maupun dunia meredam proteksionisme dalam perdagangan yang belakangan ini meningkat. (OL-4)