Dua Senator Republik Kecam Pertemuan Trump dan Putin

TOKOH senior Partai Republik Amerika Serikat (AS), Senator Linsey Graham, mengatakan pernyataan Presiden Donald Trump dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, adalah sebuah indikasi kelemahan Washington di dunia internasional.

"Presiden Trump melewatkan kesempatan untuk meminta pertanggung jawaban Rusia terkait campur tangan mereka dalam pemilihan umum 2016 dan menuntut mereka untuk tidak melakukan hal yang sama di masa depan," kata Graham, yang kini menjadi anggota Komite Senat urusan Angkatan Bersenjata, lewat akun Twitter pribadinya, Senin (16/7).

"Pernyataan Presiden Trump ini akan dinilai Rusia sebagai indikasi kelemahan dan menciptakan lebih banyak masalah alih-alih menyelesaikannya," imbuhnya.

Trump, yang juga berasal dari Partai Republik, baru saja menggelar konferensi pers bersama Putin setelah keduanya bertemu di Helsinki, Ibu Kota Finlandia.

Dalam kesempatan itu, Trump mengatakan bahwa dia tidak melihat adanya alasan untuk percaya bahwa Rusia turut campur dalam pemilu di AS pada 2016 untuk membantu dirinya menang.

"Putin sangat keras membantah tudingan itu pada hari ini," kata Trump.

Sebelumnya, Jumat (13/7), seorang pengacara khusus AS mengajukan dakwaan terhadap 12 mata-mata Rusia terkait peretasan jaringan komputer milik Partai Republik, sebagai bagian dari campur tangan dalam pemilu negara adidaya itu.

Sementara itu, senator Partai Republik lainnya, Jeff Flake, menyebut kata-kata Trump dalam konferensi pers sebagai hal yang memalukan.

"Saya tidak pernah menduga bahwa akan tiba saatnya ketika seorang presiden AS berdiri bersama dengan seorang presiden Rusia, dan menyalahkan negaranya sendiri atas agresi Rusia. Ini adalah hal yang memalukan," kata Flake lewat Twitter.

Trump dalam konferensi pers bersama Putin mengatakan bahwa AS dan Rusia sama-sama bersalah atas hubungan buruk kedua negara selama beberapa tahun terakhir, yang kini tengah dia upayakan untuk diperbaiki.

Sebelumnya, Washington sempat memberlakukan sanksi terhadap Rusia karena menganeksasi Krimea dari Ukraina pada 2014, dan terlibat dalam serangan siber terhadap proses pemilu AS. (OL-2)