Hak-Hak Rakyat Palestina tidak Bisa Dinegosiasi

MENTERI Senior Guinea Francois Lounceny Fall mengatakan, Senin (20/4), semua negara harus terus memberikan dukungan yang kuat bagi perjuangan Palestina. Masalah Palestina juga dinilainya sebagai hal mendasar dalam menyelesaikan konflik keamanan dan perdamaian di dunia.

"Palestina memiliki hak untuk menjadi negara merdeka. Kita harus menghormati hak-hak rakyat Palestina dan hak-hak tersebut tidak bisa dinegosiasi," ungkap politikus senior yang pernah menjabat perdana menteri selama beberapa bulan tersebut di Jakarta Convention Center (JCC).

Lounceny Fall menilai deklarasi yang akan diadopsi dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) kali ini sangat bagus. Pasalnya, kata dia, semua langkah memang harus ditujukan untuk mendukung hak semua bangsa, termasuk rakyat Palestina untuk memiliki negara yang berdaulat. "Saya pikir semua menteri/utusan di KAA mendukung Palestina. Kita sepakat bahwa rakyat Palestina punya hak memiliki negara mereka sendiri, dan kita harus terus mendukung mereka."

Keamanan dan terorisme
Lounceny Fall juga menyoroti fenomena kelompok ekremisme dan terorisme yang berkembang di banyak wilayah di dunia. Menurutnya ideologi dan gerakan yang diusung kelompok ekstremis semisal Islamic State (IS) sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Dia mengimbau semua pihak di tingkat negara dan lintas benua untuk terlibat aktif menjaga keamanan dunia dan bersama-sama memerangi pengaruh gerakan radikalisme atau ektremisme. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat kelompok ektremis berkembang begitu cepat adalah persoalan kemiskinan. Masalah kemiskinan membuat orang-orang cenderung mudah terdorong untuk terlibat dalam kegaiatan ektremisme.

"Saya pikir setiap negara harus berjuang melawan masalah kemiskinan di manapun di dunia ini. Kita juga harus menyediakan akses pendidikan bagi warga," ujarnya. Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Kyrgyzstan, Otorbaev Erines, menggambarkan radikalisme sebagai masalah besar dewasa ini. Krigistan di wilayah Asia Tengah juga sangat khawatir terhadap tren perkembangan radikalisme di dunia.

"Kedua masalah itu trennya sangat buruk di dunia saat ini," tegas Erines, sembari menambahkan, "Jumlah populasi muslim di Kyrgyzstan cukup besar tetapi kami tidak memiliki masalah terkait radikalisme. Kami mendapat ancaman (radikaslisme) dari kawasan."

Semua negara, lanjut dia, harus menyatukan tekat untuk menemukan solusi yang tepat dalam memerangi dan mengurangi masalah radikalisme. Termasuk ide pembentukan joint task force. "Itu merupakan salah satu ide bagus, bahwa kita membutuhkan task force bersama berskala global, tidak hanya PBB. Tetapi kita butuh pasukan real yang berbuat sesuatu." (Q-1)