Yunani Lirik Rusia untuk Mendapatkan Suntikan Dana

PERDANA Menteri (PM) Yunani Alexis Tsipras melakukan lawatan kontroversial ke Rusia dan dijadwalkan bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rabu (8/4) waktu setempat.  Kunjungan itu mendapat sorotan karena dilakukan tepat sehari dari tenggat pembayaran utang sebesar 448 juta euro kepada Dana Moneter Internasional (IMF), Kamis (9/4).
Yunani terlibat negosiasi alot dengan Uni Eropa dan IMF untuk membuka blokir paket bailout dan bisa kehabisan dana dalam beberapa pekan. Para pejabat di Athena sebelumnya telah melirik Rusia sebagai sumber alternatif untuk bantuan keuangan yang mereka butuhkan.

Menjelang lawatannya, Tsipras menunjukkan sikap yang mengguncang pendirian Uni Eropa atas krisis Ukraina. Politikus sayap kiri itu menegaskan pihaknya tidak setuju dengan sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia atas keterlibatan 'Negeri Beruang Merah' itu di Ukraina.

Tsipras memang dikenal dekat dengan Moskow sehingga lawatannya membuat Uni Eropa khawatir. "Kami tidak setuju dengan sanksi," kata Tsipras kepada kantor berita Rusia, TASS. "Saya mendukung pandangan bahwa ada kebutuhan untuk dialog dan diplomasi, kita harus duduk di meja perundingan dan mencari solusi untuk masalah besar."

Para pengamat memandang 'kesengsaraan' ekonomi yang diterima Rusia akibat sanksi Uni Eropa dan sekutu membuat manuver Tsipras bakal terbatas untuk mendapatkan bantuan dana besar dari Moskow. "Rusia tidak dan tidak akan dapat menggantikan posisi (UE) untuk Yunani, itu hanya bisa menjadi alternatif tambahan," kata Constantinos Filis dari Institute of International Relations.

Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz meminta Tsipras tidak merusak langkah Uni Eropa dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap Rusia. "Yunani mendapat banyak solidaritas dari Uni Eropa. Karena itu, kita juga bisa meminta solidaritas dari Yunani dan solidaritas ini tidak akan berakhir secara sepihak dengan menarik diri keluar dari komitmen bersama," kata Schulz kepada surat kabar lokal Jerman, Muenchner Merkur. (AFP/BBC/I-2)