ASEAN Jangan Sekadar Simbol

KOMUNITAS ASEAN akan segera dimulai pada akhir 2015 tetapi ASEAN, asosiasi yang menjadi wadah bagi negara-negara di Asia tenggara, selama ini hanya bergerak di tingkat pemerintahan dan para pemangku kepentingan saja dan tidak menyentuh masyarakat sipil di negara-negara tersebut.

Hal tersebut membuat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN atau ASEAN People's Forum (APF) mengadakan konsolidasi dengan perwakilan pemerintah RI terkait komunitas ASEAN  yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan 600 juta masyarakat Asia Tenggara.

"Saat ini, ASEAN memiliki jarak dengan masyarakatnya sendiri. Banyak sekali kebijakan dan kesepakatan yang luput dari perhatian masyarakat," ujar Jerald Joseph, ketua panitia APF 2015, di Jakarta, Rabu (8/4). Jerald juga menganggap bahwa beberapa negara di Asia Tenggara masih menganut sistem politik jaman dahulu yang menggunakan konsep konsensus. Jika hal tersebut terus terjadi, komunitas ASEAN hanya akan menjadi sebuah simbol.

Daniel Awriga, anggota APF, mengatakan masyarakat sipil harus dilibatkan secara langsung, sehingga mereka tahu program-program apa saja yang dibuat dan dicanangkan oleh para elite negara. "Kami ingin semua masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan ASEAN. Dan APF menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk menyampaikan isu-isu dan persoalan apapun," ujar Awriga.

Dalam konsolidasi yang dilakukan, APF mendesak negara-negara ASEAN untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan standard hak asasi manusia (HAM), khususnya di negara-negara yang situasi HAMnya lebih rentan dan buruk. "Seperti konflik Rohingya di Myanmar. Tidak ada satu negarapun di ASEAN yang berani menanggapi isu tersebut secara mendalam karena pihak pemerintah Mianmar menganggap hal tersebut merupakan isu internal negara. Dan kami akan mencoba mengangkat permasalahan tersebut," imbuhnya.

"Kami, masyarakat sipil Asia Tenggara, mengacu pada prinsip-prinsip ham, demokrasi, hukum dan perundang-undangan, kesetaraan substantif, dan anti kemunduran, bersatu dalam perjuangan demi kemajuan regional Asia Tenggara yang menjunjung tinggi demokrasi," lanjutnya.

Selain itu, APF juga mendesak keadilan pembangunan, pemerintahan yang demokratis, perdamaian dan keamanan, dan penghentian tindakan diskriminasi dan ketidaksetaraan di wilayah Asia Tenggara. "Kami akan menyuarakan semua hal tersebut dalam ASEAN People's Forum nanti, sehingga mendapat tempat untuk didiskusikan di ASEAN Summit," ujar Jerald. APF sendiri akan diselenggarakan pada 21 hingga 24 April di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dilanjutkan ASEAN Summit pada 25 hingga 28 April 2015 di lokasi yang sama. (Pra)