Menteri Susi Usulkan Landasan Bersama Komitmen Internasional

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan adanya landasan bersama yang bisa menjadi dasar dari komitmen internasional untuk melaksanakan penerapan ekonomi kelautan yang berkelanjutan secara global.

Menteri Susi dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin (25/6), menyatakan bahwa pada pertemuan tingkat tinggi di Museum Kemaritiman yang terletak di Oslo, Norwegia, pertengahan Juni 2018 lalu, dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili Indonesia.

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan negara-negara seperti Norwegia, Jepang, Australia, Portugal, Meksiko, Palau, Fiji, Chile, dan Namibia itu,  Menteri Susi Pudjiastuti membahas secara komperhensif isu-isu kelautan di forum tersebut.

Beragam hal yang dibahas secara komprehensif tersebut antara lain terkait redefinisi tata kelola laut bebas, termasuk pengaturan dan pengawasan laut bebas yang kini dijadikan locus berbagai kejahatan di laut, hak laut, pengembangan wilayah kawasan lindung di laut, kejahatan perikanan lintas negara yang terorganisir, hingga landasan bersama sebagai dasar pengembangan komitmen di tingkat global.

"Common platform (landasan bersama) ini akan menjadi basis pengembangan komitmen," tegas Menteri Susi.

Ia juga menyebutkan perlunya ada mekanisme penilaian atau pengukuran mengenai tingkat kemajuan, tingkat kesuksesan, dan dampaknya. Dengan demikian, lanjutnya, maka kekhawatiran atau kecemasan terkait pelaksanaan komitmen bersama itu hanya berlaku sebatas di atas kertas dapat dihindari.

Menteri Susi dalam kesempatan ini mengusulkan agar pertemuan tingkat tinggi tersebut perlu bersinergi dengan landasan penyelenggaraan Our Ocean Conference (OOC).

Sebagaimana diberitakan, penyelenggaraan OOC ke-5 akan digelar di Bali, pada Oktober mendatang, sehingga Susi juga mengundang PM Norwegia Erna Solberg dan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guiterres untuk menghadirinya.

Susi menyatakan, OCC memiliki kelebihan dalam pengumpulan komitmen-komitmen penyehatan laut, sementara pertemuan tingkat tinggi ini memiliki kemampuan membangun 'common platform' dan 'implementation plan' dalam membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/DGs), khususnya SDGs 14 pada 2020 dan 2030. (OL-1)