Hasil KTT Trump-Kim Tidak Boleh Macet

MASIH hangat dalam pembicaraan global, konferensi tingkat tinggi (KTT) Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, yang dilakukan di Singapura pada Selasa (12/6).

Mereka berdua menandatangani perjanjian bersama yang dianggap terlalu normatif tanpa mencantumkan cara Korut mencapai denuklirisasi lengkap, dapat diverifikasi, dan ireversibel (CVID), seperti digaungkan AS sebelumnya.

Pernyataan bersama itu hanya menegaskan kembali isi Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani Kim dengan Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in beberapa bulan sebelumnya.

Direktur Proyek Khusus dan Hubungan Kelembagaan di Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Thomas Noto Suoneto, kepada Mediaindonesia.com pada Kamis (14/6), mengungkapkan KTT Trump-Kim itu tidak boleh macet dalam rinciannya.

"Itu menjadi pekerjaan negosiator AS dan Korut di masa depan. Bahayanya, selalu ada kemungkinan bahwa Korut akan membalikkan keadaan dan memanggil semuanya," lanjutnya.

Kim harus dibuat merasakan risiko dan konsesi yang dia hasilkan sangat berharga di masa depan.

"Paling tidak, DPRK akan mengharapkan pelonggaran bertahap sanksi sebagai ukuran persetujuan internasional. Menyusul serangkaian kecelakaan diplomatik, DPRK juga diharapkan untuk berusaha memulihkan hubungannya dengan negara-negara Asia, terutama dengan negara-negara di ASEAN," jelasnya.

Kepercayaan antara Korut, Korsel, dan AS menjadi faktor kunci dalam semua proses resolusi konflik.

Kepribadian impulsif mereka menurut Thomas memang lebih menantang, tetapi tetap diperlukan untuk mendorong proses perdamaian ke depan.

Peran Presiden Tiongkok, Xi Jinping juga tidak boleh diabaikan karena Beijing tidak ingin ditinggalkan dan ingin memastikan transaksi apapun yang dilancarkan tidak akan merusak kepentingan Tiongkok.

"Pada titik tertentu, dokumentasi akan lebih lengkap jika Kim bersanding dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dalam KTT. Kemungkinan Kim memenuhi janjinya semakin besar termasuk pembebasan sisa korban penculikan Jepang di Korut," paparnya.

Terlihat jelas 2 tujuan utama di Semenanjung Korea, yakni reunifikasi dan denuklirisasi.

"Apapun yang datang lebih dulu harus diperhatikan sesuai dinamika yang ada. Proses ini akan membutuhkan lebih banyak pertemuan, komunikasi, inisiatif, menahan diri, membangun kepercayaan diri, dan berpikir di luar kebiasaan," lanjut Thomas.

Dia menegaskan mencapai kestabilan perdamaian tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat tapi harapan menuju situasi stabil dan konflik menjauh lebih terlihat daripada sebelumnya. (X-10)