AS akan Cabut Sanksi Setelah Korut Lakukan Denuklirisasi

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa sanksi terhadap Korea Utara (Korut) akan dicabut juga denuklirisasi rampung.

Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengulangi kesalahan dengan mencabut sanksi terhadap Korut sebelum denuklirisasi lengkap.

Menurut mantan Direktur CIA itu, AS, Korea Selatan (Korsel), dan Jepang berkomitmen untuk menyelesaikan denuklirisasi lengkap dari Semenanjung Korea.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-hwa menyuarakan negaranya masih membutuhkan pasukan AS di wilayahnya. Kang mengatakan kehadiran militer AS di semenanjung Korea akan tetap menjadi penangkal utama meskipun ada perubahan dari ketegangan dalam hubungan AS-Korea Utara.

"Menlu Pompeo dan saya menegaskan kembali bahwa aliansi Korsel-AS kuat seperti biasa, bahwa pasukan AS di Korea telah dan akan terus memainkan peran penting untuk pencegahan dan perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea," ujar Kang setelah pertemuan menteri luar negeri AS-Korea Selatan-Jepang di Seoul, seperti dikutip Sputnik, Jumat (14/6).

Sebelumnya, Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada pemimpin Korut Kim Jong-un,-selama pertemuan bersejarah antara kedua pemimpin,- tentang niat Washington untuk mencabut sanksi terhadap Pyongyang di tengah peningkatan lebih lanjut hubungan antara kedua negara.

Pemimpin Korut mengatakan untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea, AS dan Korut harus menahan diri dari konfrontasi dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin stabilitas.

Pada Selasa (12/6), Trump mengadakan pertemuan bersejarah dengan Kim di Singapura. KTT menghasilkan dokumen akhir, yang termasuk perjanjian untuk membangun hubungan bilateral baru, serta keputusan untuk menjaga upaya untuk "membangun perdamaian yang abadi dan stabil di Semenanjung Korea."

Sedangkan Pyongyang menegaskan kembali komitmennya terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea. Sementara Amerika Serikat berjanji untuk memberikan jaminan keamanan. (Medcom/OL-2)