Indonesia Ajak PBB Perangi Terorisme dan Radikalisme

INDONESIA berhasil masuk keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Keanggotaan tersebut dimulai 1 Januari 2019 hingga dua tahun ke depan, bersama empat anggota yang baru terpilih lainnya, yakni Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika.

Dalam pernyataan persnya, seusai pemungutan suara di markas besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan Indonesia merasa sangat terhormat mendapatkan kepercayaan untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Indonesia berkompetisi dengan Maladewa dalam kelompok kawasan Asia Pasifik untuk mendapatkan tempat di Dewan Keamanan PBB.

"Dukungan ini bukan hanya pengakuan pada kontribusi jangka panjang kami terhadap perdamaian dan keamanan dunia, melainkan juga kepercayaan atas komitmen dan kapasitas kami," ujar Menlu, Jumat (8/6) pagi waktu setempat atau Jumat 8/6) malam Waktu Indonesia Barat.

Menurut Menlu, bagi Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan bukanlah hak, melainkan kewajiban, untuk terus berkontribusi menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam hal ini Indonesia akan bekerja dengan berfokus pada empat hal utama.

Pertama, berkontribusi dalam menciptakan ekosistem global dalam perdamaian dan stabilitas keamanan dengan memajukan perdamaian dan penciptaan perdamaian sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam hal itu.

Kedua, memajukan sinergi antaranggota Dewan Keamanan PBB dan organisasi regional untuk mencegah konflik.

Ketiga, membangun sinergi antara menjaga perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan Agenda 2030 dengan membentuk kerja sama global.

Keempat, memerangi terorisme dan radikalisme melalui pengembangan pendekatan global yang komprehensif dengan mengenali akar penyebab terorisme dan radikalisme.

Bagi Indonesia, lanjut Menlu, keterpilihan ini bukanlah hasil akhir, melainkan menandai awal perjalanan Indonesia untuk bekerja sama dengan anggota Dewan Kemananan PBB lainnya.

"Kami akan terus mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kami akan selalu membuka diri untuk para anggota PBB, mendengarkan aspirasi dan harapan mereka, dan mengemukakannya ke Dewan," ujar Menlu. (OL-1)