Pengamat: Indonesia Terpilih, Peluang Maksimalkan Profil Politik

INDONESIA telah terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020.

Hal itu diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Miroslav Lajcák, di akhir rapat DK PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat (8/6) malam waktu Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Hubungan Internasional, Arya Sandhiyudha, mengungkapkan hal itu dapat menjadi kesempatan besar untuk Indonesia memaksimalkan profil politik luar negerinya.

"Indonesia itu profil politik luar negerinya dapat dioptimalkan, baik sebagai bagian Asia, G20, ataupun Dunia Islam. Menjadi DK PBB meningkatkan peluang kita menaruh draft usulan pembahasan isu juga memungkinkan kita terlibat lebih jauh sebagai bagian solusi perdamaian dan stabilitas global," jelasnya saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Jumat (8/6).

Saat ini, menurutnya, ketidakpastian global itu meningkat, terutama di beberapa spot yang jadi mikrokosmos konflik kawasan.

"Ada Semenanjung Korea, harapan reunifikasi terbit, tapi tiba-tiba ada pembatalan pertemuan Korea Utara-Amerika Serikat. Timur Tengah, baik terkait Palestina, Suriah, Yaman, Iran, dan lainnya. Juga Eropa baik Ukraina ataupun krisis pengungsi dampak terus memanasnya Timur Tengah," tambahnya.

Indonesia musti maksimalkan posisi dengan meningkatkan sinergi dengan ragam organisasi kawasan, terutama di Asia Pasifik dan dunia Islam untuk dorong penyelesaian konflik tersebut secara damai.

"Salah satu target kontribusi Indonesia juga musti ditunaikan, yaitu memperkuat pasukan perdamaian PBB dengan mengirimkan 4000 PKO Indonesia. Sinergi perdamaian dan pembangunan, juga termasuk dalam agenda ekonomi pembangunan di Selatan-Selatan, terutama Afrika," lanjutnya.

Lebih dari itu, Indonesia juga dapat lebih terlibat dalam platform global mengatasi terorisme, radikalisme, ekstrimisme.

Bagi Indonesia, ancaman nontradisional khususnya kedaulatan maritim juga isu separatisme dengan posisi ini dapat lebih kuat posisi tawarnya termasuk dalam diplomasi perlindungan Warga Negara Indonesia dan diplomasi ekonomi yang seharusnya meningkat. (OL-1)