Militer Gunakan Pengeras Suara untuk Usir Warga Rohingya

PASUKAN keamanan Myanmar kembali menyerukan lewat pengeras suara agar warga muslim Rohingya meninggalkan tanah tak bertuan yang kini mereka tempati. Tanah tak bertuan yang dimaksud ialah wilayah yang terletak di antara Myanmar dan Bangladesh.

Hal itu diungkapkan para pengungsi Rohingya, kemarin. Saat ini, sekitar 6.000 pengungsi dari kelompok minoritas Rohingya yang terusir dari kampung halaman mereka di Distrik Rakhine, Myanmar berkemah di sana. Mereka menempati wilayah itu sejak melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada Agustus tahun lalu.

Mayoritas pengungsi lainnya yang berjumlah sekitar 700 ribu orang kini tinggal di kemah-kemah besar di Bangladesh. Namun, sebagian kecil dari mereka memaksa untuk tinggal di zona penyangga di antara perbatasan Bangladesh dan Myanmar.

Seperti diketahui, pada Februari 2018, pemerintah Myanmar telah setuju menghentikan penggunaan pengeras suara untuk menyuruh pergi pengungsi muslim Rohingya yang terdampar di sana. Selain itu, pemerintah Myanmar juga sepakat menarik tentara dari bagian ujung zona tanpa pemilik yang berada di perbatasan Bangladesh.

Namun, pada pekan ini, pesan-pesan yang disampaikan lewat pengeras suara kembali muncul. Para pemimpin komunitas Rohingya mengatakan tindakan itu memperparah ketegangan di wilayah pengungsian.

"Mereka telah melakukan hal itu beberapa kali sejak kemarin. Kini mereka kembali mengulangnya. Pesan-pesan lewat pengeras suara itu sangat mengganggu dan menimbulkan kepanikan," kata Mohammad Arif, salah satu pemimpin pengungsi yang berkemah di zona tanpa pemilik tersebut.

Pesan-pesan tersebut, yang disiarkan di Birma dan Rohingya, memperingatkan para pengungsi segera meninggalkan daerah di bawah yuridiksi Myanmar atau mereka akan menghadapi tindakan keras. Pengumuman tersebut juga menyebut para pengungsi sebagai 'Bengalis', yakni sebuah istilah yang banyak digunakan mayoritas warga Myanmar yang beragama Buddha untuk orang Rohingya.

"Kami ialah penduduk Myanmar. Ini merupakan tanah kelahiran kami. Mengapa kami harus pergi ke tempat lain?" kata pemimpin komunitas lainnya, Dil Mohammad.