Penyelidikan Kasus Rohingya Dikaji

KEPALA Jaksa untuk Pengadil-an Pidana Internasional (ICC), Fatou Bensouda, mengajukan permintaan kepada hakim untuk memutuskan peluangnya menggelar penyelidikan terhadap deportasi warga Rohingya dari Myanmar.

Seperti diketahui, ratusan ribu minoritas muslim Rohingya telah melarikan diri dari permukiman mereka di Negara Bagian Rakhine di utara Myanmar dalam beberapa bulan terakhir.

Mereka mengungsi untuk menghindari kekerasan yang dilakukan militer. Bukti dari kekerasan itu ialah jejak desa-desa yang dibakar dan dugaan pembunuhan serta pemerkosaan oleh tentara.

"Laporan yang konsisten dan kredibel menunjukkan, sejak Agustus 2017, lebih dari 670 ribu warga Rohingya yang secara sah bermukim di Myanmar telah dideportasi melintasi perbatasan internasional ke Bangladesh."

Untuk mengungkap hal itu, dia meminta hakim memastikan apakah pengadilan dapat melebarkan yurisdiksi mereka atas dugaan deportasi tersebut.

"Ini bukan pertanyaan abs-trak, tetapi yang konkret," kata Bensouda. Namun, dari sisi hukum, upaya untuk menggelar penyelidikan terhadap deportasi warga Rohingya, tergolong rumit. Pasalnya, Myanmar tidak terdaftar sebagai anggota ICC.

Dibentuk pada 2002 di Den Haag, ICC merupakan satu-satunya pengadilan kejahatan perang permanen di dunia.

Lembaga itu bertindak untuk mengadili berbagai pelanggaran termasuk genosida di negara yang pengadilan setempatnya tidak mau atau tidak dapat bertindak.