Mesir dan Yordania Serukan Perlindungan pada Warga Palestina

PARA menteri luar negeri Mesir dan Yordania menyatakan penolakan mereka terhadap kekerasan Israel terhadap demonstran Palestina pada Minggu (1/4) dan menyerukan masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab melindungi hak-hak Palestina.

"Masyarakat internasional harus meningkatkan perlindungan terhadap rakyat Palestina dan berupaya mendorong upaya perdamaian dan mencapai apa yang disepakati masyarakat internasional," ungkap Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry.

Sekitar 15 orang Palestina ditembak mati dan lebih dari 1.400 lainnya terluka pada Jumat (30/3) saat pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah demonstran Palestina yang menandai peringatan ke-42 Land Day dengan berunjuk rasa di perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel.

Para demonstran menuntut hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina yang melarikan diri atau secara paksa diusir dari kota-kota dan desa-desa mereka ketika Israel diciptakan pada 1948 dengan dukungan Barat.

Shoukry mengatakan Mesir akan terus menyerukan pencapaian perdamaian melalui referensi internasional yang relevan untuk mewujudkan kepentingan dan hak-hak rakyat Palestina.

Israel dituding oleh komunitas internasional untuk kebuntuan proses perdamaian dengan Palestina karena kebijakan ekspansi pemukimannya di wilayah pendudukan Palestina.

Palestina berusaha mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya dalam solusi dua negara yang diusulkan PBB berdasarkan perbatasan pra-1967.

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi menggambarkan situasi Palestina sebagai 'sulit', menyesalkan kurangnya kemajuan untuk penyelesaian permanen yang komprehensif dalam konflik Palestina-Israel.

"Kekerasan yang disaksikan di Gaza dan dipraktekkan oleh Israel terhadap rakyat Palestina merupakan indikator serius bahwa kami akan melewati tahap yang mungkin lebih sulit," kata Safadi.

"Apa yang dibutuhkan adalah bergerak secara efisien menuju menemukan cakrawala politik untuk memberi rakyat Palestina harapan menggunakan hak mereka untuk hidup," tambahnya.

Safadi menegaskan kembali posisi kedua negara yang mengecam setiap tindakan yang dibuat oleh Israel yang menargetkan kerusakan peluang untuk perdamaian atau solusi dua negara.

Amerika Serikat adalah pendukung nomor satu Israel dan Presidennya Donald Trump telah menyuarakan rencana untuk memindahkan perwakilan negaranya di Israel dari Tel Aviv ke kota suci Yerusalem yang disengketakan di tengah gejolak regional dan internasional.

"Yerusalem adalah garis merah," lanjut Safadi yang mengekspresikan penolakan Arab mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel dan menyebutnya pelanggaran hukum internasional.

Shoukry dan Safadi mendesak Amerika Serikat untuk membantu menciptakan cakrawala politik bagi penyelesaian konflik 70 tahun tersebut. (Xinhua/OL-5)