Menaker Bantah Pemerintah Kecolongan terkait Eksekusi Zaini

MENTERI Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membantah Pemerintah Indonesia 'kecolongan' atas eksekusi mati terhadap Muhammad Zaini Misrin. Hanif menegaskan pemerintah sudah bekerja maksimal.

"Kamu jangan nyebut kecolongan. Kita tidak terima kalau dibilang begitu," kata Hanif di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3).

Hanif menegaskan, penilaian itu salah besar. Ia mengatakan, kasus Zaini Misrin sudah sejak lama diupayakan oleh pemerintah.

"Itu dari zaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ditangani, Presiden SBY kirim surat, Pak Jokowi (Joko Widodo) juga kirim surat. Akhirnya ada penundaan. Pak Jokowi tiga kali memproses itu dengan Arab Saudi," tutur dia.  

Ia mengatakan, lebih dari 40 nota diplomatik dikirimkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi. Selain itu, kata dia, keluarga Zaini Misrin juga telah didatangkan dua kali ke negara Arab untuk dipertemukan.

"Banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Maka itu, jangan dianggap kita tidak melakukan apa-apa," tegas kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Luluk Hamidah mengatakan kasus yang menimpa TKI sering kali terjadi. Dia menilai Indonesia tidak cepat tanggap terhadap perlindungan hukum yang harus dikerahkan untuk melindungi para TKI.

"Kita enggak ingin kejadian seperti ini seolah-olah Indonesia kecolongan. Kecolongan kok enggak cuma sekali, tapi berkali-kali," kata Luluk saat acara tahlilan dan duka cita untuk Zaini Misrin di kantor DPP PKB. (Medcom/OL-1)