Myanmar Dirikan Instalasi Keamanan di Rakhine

DI tengah keraguan repatriasi ratusan pengungsi etnis Rohingya dari Bangladesh, Myanmar sedang membangun instalasi keamanan di atas desa Rohingya yang telah rata dengan tanah, menurut Amnesti Internasional pada Senin (12/3).

Hampir 700.000 Muslim Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine utara ke Bangladesh sejak Myanmar mengaku tindakannya untuk menanggapi serangan Arakan Rohingya Salvation Army pada akhir Agustus lalu.

Laporan baru Amnesti , 'Remaking Rakhine State' dengan menggunakan citra satelit dan wawancara menunjukkan peningkatan pesat dalam infrastruktur militer dan konstruksi lainnya sejak awal tahun yang dinilai sebagai pendudukan lahan.

"Bukti baru dan pembangunan kembali yang telah didokumentasikan Amnesti dalam penelitian terbaru kami menunjukkan bahwa pihak berwenang Myanmar sedang membangun di atas lahan yang seharusnya dimiliki oleh Rohingya," ungkap Tirana Hassan, Direktur Respons Krisis Amnesti.

Bahkan menurutnya, ada penghancuran rumah-rumah yang masih ada.

Meskipun gambar itu hanya sebagian, kelompok hak asasi manusia mengatakan struktur bangunan itu untuk pasukan keamanan, helipad, bahkan jalan telah dibangun di sekitar properti milik etnis Rohingya.

Citra satelit satu desa bernama Kan Kya di pinggiran kota Maungdaw Rakhine yang diambil dua bulan setelah serangan Agustus menunjukkan pemukiman yang dilalap api.

Akan tetapi, pada awal Maret ada bangunan yang diyakini Amnesti sebagai bagian dari basis baru bagi pasukan keamanan terlihat.

Aktivitas bangunan serupa juga terdeteksi di desa Din Din, tempat Myanmar mengakui bahwa pasukan keamanannya ikut dalam pembunuhan 10 warga Rohingya pada September.

Negara bagian Rakhine sebagian besar ditutup dari kelompok hak asasi manusia, media, dan penyelidik PBB.

Myanmar dan Bangladesh seharusnya mulai memulangkan pengungsi Rohingya pada akhir Januari namun banyak yang enggan kembali ke tempat tanpa jaminan hak dan keamanan dasar.

Laporan tersebut juga menyoroti kekhawatiran lahan Rohingya yang ditinggalkan akan disisihkan untuk umat Buddha Rakhine dan kelompok non-Muslim lainnya di wilayah tersebut dan berubah bentuk untuk menghapus bukti dugaan kekejaman militer.

Pejabat Myanmar enggan dimintai komentar dengan penolakan klaim bahwa pihaknya menutup-nutupi bukti, beralasan pihaknya memperbaiki taraf hidup di negara bagian termiskin itu. (AFP/OL-7)