Inggris Tuding Rusia Dalangi Serangan Siber

INGGRIS terang-terangan menuding Rusia mendalangi serangan siber pada 2017, dan secara terbuka menunjuk Moskow sengaja menyebarkan virus, yang mengacaukan kegiatan perusahaan di berbagai negara Eropa.

Serangan siber yang dikenal dengan nama NotPetya itu dimulai pada Juni 2017 di Ukraina, dan merusak komputer pemerintahan serta perniagaan sebelum menyebar ke berbagai belahan dunia. NotPetya melumpuhkan kegiatan di pelabuhan, pabrik dan kantor.

Setelah melakukan penyelidikan, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa serangan NotPetya berasal dari militer Rusia.

"Keputusan mengungkap siapa di balik kejadian itu, menunjukkan bukti bahwa Inggris dan negara sekutunya tidak akan tinggal diam terhadap gerakan siber yang merusak," kata Kementerian Luar Negeri Inggris melalui pernyataan tertulis di London, Kamis (15/2).

"Serangan itu menyamar sebagai kejahatan, namun tujuan sesungguhnya adalah mengacaukan," kata mereka seperti dilansir Reuters.

"Sasaran utama mereka adalah sektor finansial, energi, dan pemerintahan Ukraina. Desain virus yang mereka ciptakan membuatnya menyebar lebih jauh sehingga berdampak pada aktivitas bisnis di negara Eropa dan Rusia."

Moskow jelas membantah terlibat dalam serangan NotPetya. Salah satu perusahaan yang terkena serangan NotPetya di Inggris adalah Reckitt Benkiser yang memproduksi barang-barang rumah tangga.

Selain itu perusahaan pengapalan asal Denmark, AP Moller-Maersk S/A juga menjadi korban. Jumlah kerugian akibat serangan NotPetya diperkirakan mencapai ratusan juta poundsterling.

Menteri Pertahanan Inggris Gavin Willamson mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari era perang jenis baru dan Inggris sudah siap untuk merespons.

"Kami harus siap untuk menangani ancaman yang semakin besar dan membahayakan ini," kata dia dalam pernyataan tertulis.

Inggris baru-baru ini semakin keras bersuara tentang ancaman dari Rusia, bertepatan dengan kekhawatiran sejumlah tokoh Partai Konservatif, yang tengah berkuasa saat ini, tentang dampak negatif pengurangan anggaran belanja militer.

Pada November tahun lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May menuding Turki ikut campur dalam pemilihan umum di negaranya dengan menyebarkan berita palsu di media. (OL-4)