Filipina Gelar Kembali Perang Terhadap Narkoba

KEPOLISIAN Filipina, Senin (29/1), memulai kembali kebijakan perang terhadap narkoba yang diinisiasi Presiden Rodrigo Duterte, dan menolak memberikan jaminan tidak adanya korban berdarah seperti sebelumnya.

Polisi memulai kembali operasi anti-narkoba tersebut dengan mengunjungi rumah-rumah para pengguna dan pengedar untuk meminta mereka menyerah.

Program kunjungan bernama Oplan Tokhang itu disertai dengan jaminan dari Kepala Kepolisian Nasional Ronaldo dela Rosa, yang mengatakan bahwa operasi baru akan bebas dari kekerasan jika para pelanggar tidak melakukan perlawanan.

Namun Dela Rosa tidak bisa menjanjikan 'kebijakan anti-narkoba yang bebas dari darah' karena polisi 'tidak berurusan dengan orang-orang yang berpikiran waras.'

Dalam dialek kota asal Duterte di Davao, Tokhang merupakan kombinasi dari dua kata yaitu 'pukulan' dan 'pengakuan'. Selain melakukan kunjungan, polisi juga menjalankan operasi penyamaran di mana mereka berpura-pura menjadi pembeli.

Mereka juga akan menyerang sarang para terduga pengedar dan pabrik pembuatan obat-obatan ilegal. Dalam banyak operasi ini, para aktivis pembela HAM mengatakan bahwa para terduga tidak mempunyai kesempatan untuk menyerah. Mereka justru langsung dieksekusi sehingga tewas.

Namun polisi bersikeras para korban tewas karena melawan upaya penangkapan dengan cara kekerasan. Hampir 4.000 orang terduga pengguna dan pengedar narkoba tewas oleh polisi sejak Juni 2016, tepat setelah Duterte berkuasa.

Dari kubu pemerintah ada 85 orang anggota kepolisian dan tentara yang tewas karena perang narkoba itu, demikian data pihak keamanan.

Selain itu lebih dari 1,2 juta orang telah sukarela menyerahkan diri setelah polisi melakukan kunjungan ke pemukiman mereka.

Duterte sempat menghentikan kebijakan perang anti-narkoba sebanyak dua kali, akibat tekanan internasional yang prihatin terhadap dugaan pelanggaran HAM.

Untuk memastikan transparansi, Dela Rosa mengundang sejumlah aktivis HAM, pendeta, dan media saat melakukan kunjungan ke rumah-rumah di kawasan yang diduga menjadi sarang narkoba.

"Polisi yang terlibat dalam operasi ini juga akan menjalani seleksi untuk menyingkirkan para anggota yang berpotensi melakukan tindakan di luar hukum," kata Dela Rosa, sambil menambahkan bahwa pada masa lalu ada anggota kepolisian yang menerima suap untuk menghapus beberapa nama dari daftar terduga pengguna atau pengedar narkoba.

"Kami tentu saja berharap program baru ini tidak akan banyak memancing kontroversi, karena kontroversi hanya akan mengaburkan niat baik kami, yang benar-benar ingin berperang melawan obat-obatan berbahaya," tutur Harry Roque, juru bicara Duterte. (OL-4)