Jepang dan Yordania Sepakati Isu Jerusalem

MENTERI Luar Negeri Jepang Taro Kono melakukan perundingan dengan Menlu Yordania Ayman Safadi seputar isu Jerusalem menyusul klaim sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui kota suci itu sebagai ibu kota Israel.

Dalam pembicaraan yang berlangsung pada Selasa (26/12), Kono dan Safadi sepakat bahwa nasib Jerusalem harus diputuskan lewat perundingan internasional dan harus sejalan dengan resolusi PBB yang terkait.

"Status kota itu harus diputuskan melalui perundingan langsung dan sesuai dengan resolusi internasional yang relevan," kata Safadi seperti dilaporkan kantor berita pemerintah, Petra.

Di Amman, ibu kota Yordania, Kono menegaskan Jepang, yang merupakan salah satu sekutu utama AS, tidak akan memindahkan misi diplomatik mereka ke Jerusalem.

Di tempat terpisah, Turki menyatakan segera mempersiapkan upaya diplomatik untuk meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka.

Turki juga berusaha memperkuat ekonomi Palestina sebagai bagian dari peta jalan yang terdiri atas tiga fase.

Menurut pejabat Turki, peta jalan Turki terdiri atas langkah-langkah berupa peluncuran inisiatif diplomatik baru untuk meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina sebagai negara dan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Saat ini, 137 negara sudah mengakui Pa-lestina sebagai sebuah negara. Selain itu, 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengumumkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.

Langkah lainnya ialah upaya perlindung-an status Haram al-Sharif, situs paling suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Sementara itu, bantuan keuangan, terutama dari Islamic Development Bank, akan dihimpun untuk memperkuat ekonomi Jerusalem dan Palestina.

Kerja sama yang erat dengan Yordania sebagai penjaga resmi situs-situs suci umat Islam di Jerusalem juga menjadi bagian dari upaya Ankara.

Sejauh ini OKI menggambarkan resolusi Majelis Umum PBB yang menolak klaim Trump sebagai cerminan konsensus internasional untuk mendukung Palestina dan menegaskan hak-hak nasional orang-orang Palestina atas kota suci itu.

OKI juga menolak setiap upaya ilegal yang dapat merusak status historis, legal, dan politik Jerusalem sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki.

Sekretaris Jenderal OKI, Yousef Al-Othaimeen, menegaskan kembali perlunya semua negara untuk menghormati dan mematuhi resolusi yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB atas Jerusalem.