Suriah Tuduh Prancis Dukung Terorisme, tidak Pantas Bicara Perdamaian

PRESIDEN Suriah Bashar al Assad 'menyerang' Prancis pada Selasa (19/12), menuduhnya mendukung pertumpahan darah di negaranya sehingga tidak layak untuk membicarakan penyelesaian secara damai.

"Prancis mempelopori dukungan untuk terorisme dan tangan mereka berlumuran darah warga Suriah sejak hari pertama dan kami tidak melihat bahwa mereka mengubah pendirian secara mendasar," kata Bashar di media pemerintah setelah bertemu dengan perutusan Rusia pada Senin (18/12) kemarin.

"Yang mendukung terorisme tidak berhak membicarakan perdamaian," tambahnya.

Prancis pada Jumat (15/12) menuduh Suriah tidak melakukan apa pun untuk mencapai kesepakatan perdamaian setelah hampir tujuh tahun berperang dan menudingnya melakukan kejahatan besar di Ghouta Timur, tempat 400 ribu orang dikepung pasukan pemerintah.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan, pada Senin bahwa Prancis akan mendorong perundingan damai yang melibatkan semua pihak dalam konflik Suriah yang telah berlangsung enam tahun, termasuk Presiden Bashar al-Assad. Negara itu menjanjikan 'inisiatif' pada awal tahun depan.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengeluarkan pernyataan jauh lebih terbuka, sebagaimana dikutip oleh Le Figaro.

"Bashar tampaknya tidak berada dalam posisi untuk mengambil sikap politik selama dia bergantung pada Rusia dan Iran," kata Le Drian. "Bila Anda telah menghabiskan hari-hari Anda membantai rakyat Anda, Anda umumnya harus sedikit lebih tertutup," kata Le Drian dalam perjalanan ke Washington.

Sebelumnya, pemimpin delegasi Pemerintah Suriah ke pembicaraan perdamaian Suriah, Bashar Al-Jaafari, Kamis (14/12), mengatakan, timnya takkan berbicara dengan delegasi oposisi karena pernyataan yang dikeluarkannya sebelum pembicaraan saat ini dimulai, yang dikenal sebagai 'Komunike Riyadh'.

Setelah satu pertemuan dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah, Staffan de Mistura, di Markas PBB di Jenewa, Al-Jaafari mengatakan kepada wartawan, Suriah tak ingin pembicaraan itu gagal, tapi oposisi telah datang dengan prasyarat yang ditetapkannya pada November dalam konferensi yang dinamakan 'Riyadh 2'.

Dalam konferensi tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua, satu deklarasi dikeluarkan bahwa Presiden Bashar al-Assad tak memiliki peran untuk dimainkan dalam peralihan politik di negeri itu.

Pada awal pekan ini, delegasi oposisi Suriah menyatakan, "Ada peluang di sini di Jenewa pekan ini yang harus kami raih demi kepentingan rakyat kami".

"Peluangnya ialah duduk, secara langsung, di bawah kepemimpinan Utusan Khusus PBB, dan memulai perundingan mengenai peralihan politik," kata delegasi oposisi di dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan setelah pertemuan mereka dengan de Mistura.

Babak baru pembicaraan perdamaian Suriah pimpinan PBB dimulai pada 28 November dan dijadwalkan diselenggarakan sampai 15 Desember. Penghalang utama bagi terobosan yang diharapkan digambarkan oleh PBB sebagai kurangnya kepercayaan.

Sejajar dengan upaya perdamaian Jenewa, yang didukung PBB, babak baru perundingan internasional dipimpin Rusia mengenai penyelesaian sengketa Suriah dijadwalkan diadakan pada 21 dan 22 Desember di Ibu Kota Kazakhstan, Astana. (OL-2)