Mnangagwa Desak Robert Mugabe Mundur

PARLEMEN Zimbabwe bersiap untuk memulai proses pemakzulan Presiden Robert Mugabe.

"Rakyat Zimbabwe telah berbicara dalam satu suara dan ini adalah seruan saya kepada Presiden Mugabe bahwa dia harus memperhatikan panggilan klarifikasi ini, dan segera mengundurkan diri sehingga negara dapat terus maju dan mempertahankan legalitasnya," kata mantan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa dalam pernyataannya, Selasa (21/11).

Intervensi Mnangagwa yang pertama itu terjadi sejak tentara mengambil alih pemerintahan, setelah dia dipecat dan melarikan diri ke luar negeri.

Mnangagwa, yang dekat dengan militer dan dianggap sebagai calon kandidat pemimpin militer, mengatakan akan kembali ke Zimbabwe jika mendapat jaminan keselamatan dan tidak ditangkap.

Menurut Dewan Atlantik, Mnangagwa menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat (AS) pada awal 2000-an karena merongrong pembangunan demokrasi di Zimbabwe.

Namun menurut pakar Afrika di dewan tersebut J Peter Pham, beberapa tokoh oposisi Zimbabwe bersedia berdialog dengan Mnangagwa untuk masa depan negara.

"Kami tidak mengatakan pemutihan masa lalu, tapi untuk kepentingan semua orang Zimbabwe yang terlibat dalam situasi kritis ini," tutur Pham.

Para anggota parlemen termasuk Partai ZANU-PF, yang dulu mendukung Mugabe akan bertemu di parlemen untuk memulai proses pengadilan guna pemakzulan presiden.

Anggota parlemen ZANU-PF berikrar akan mendesak Mugabe setelah melewati tenggat waktu siang pada Senin (20/11) untuk mengundurkan diri.

"Kami memiliki massa, oposisi juga akan mendukung kami," ujar anggota parlemen partai itu Vongai Mupereri.

"Kami akan melakukan makzul- laki-laki itu harus pergi," tambah anggota Parlemen ZANU-PF lainnya MacKenzie Ncube.

Pertarungan faksi memang meletus sejak Mugabe memecat Mnangagwa pada Senin (13/11). Pemecatan tersebu membuat istri Mugabe, Grace, 52, berada di posisi utama menggantikan suaminya yang berusia 93 tahun.

Namun Panglima Constantino Chiwenga memblokade itu dan menempatkan tank di pinggiran kota pada Selasa (14/11).

Tak lama berselang, Mugabe dan istrinya menjadi tahanan rumah. Sementara Uni Eropa mendesak sebuah resolusi damai untuk mengatasi krisis tersebut pada Rabu (15/11).

Kepala Uni Afrika Alpha Conde mengatakan situasinya terlihat seperti 'kudeta' tapi ditolak oleh militer dengan mengatakan itu upaya mereka membasmi 'penjahat di sekitar Mugabe'.

Sebelum berpidato di televisi mengumumkan penolakannya mengundurkan diri pada Jumat (17/11), Mugabe telah menolak hal yang sama saat melakukan pembicaraan dengan seorang jenderal pada Kamis (16/11).

Saat itu, Pemimpin Oposisi Morgan Tsvangirai juga meminta Mugabe pergi 'demi kepentingan rakyat'.

Mugabe dan utusan dari blok regional Komunitas Afrika Selatan (SADC) yang dikirim oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, juga mengadakan pembicaraan di kursi kepresidenan.

Setelah pidato Mugabe, pada Sabtu (18/11) demonstrasi damai dilakukan di jalan-jalan Harare menuntut pengunduran diri Mugabe dilakukan oleh veteran perang kemerdekaan didukung para baron dan tentara ZANU-PF.

Pada Minggu (19/11) Kepala Asosiasi Veteran Perang Zimbabwe, Chris Mutsvangwa juga meminta Mugabe menyerah 'sekarang' dan 'tentara harus menyelesaikannya hari ini'.

Analis di Chantam House, kelompok pemikir di London Chris Vandome, mengingatkan risiko kerusuhan publik yang meningkat.

"Mereka akan mulai memakzulkannya, itu tentu kehendak militer, tapi sekarang semakin banyak kehendak rakyat. Semakin lama ini berlanjut, semakin besar kemungkinan kekerasan meningkat," ungkapnya.

Pakar hukum mengatakan pemakzulan bisa memakan waktu berminggu-minggu dan masuk sebagai tuntutan pengadilan. Tindakan Mugabe menunda kepergiannya dinilai para pakar sebagai perjuangan untuk mendapatkan kesepakatan yang akan menjamin perlindungan dirinya dan keluarganya. (OL-4)