Palestina Ancam Putus Hubungan dengan AS

PALESTINA mengancam akan membekukan hubungan mereka dengan Amerika Serikat (AS) jika 'Negeri Paman Sam' itu menjalankan ancaman mereka menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Hal itu diungkapkan pejabat senior Palestina, Sabtu (18/11).

Ramallah menolak ancaman Presiden AS Donald Trump yang menyatakan akan menutup misi diplomatik PLO di Washington kecuali Palestina melakukan perundingan damai 'serius' dengan Israel.

Palestina menyebut langkah AS itu sebagai akibat tekanan dari pemerintah Benjamin Netanyahu.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki mengatakan dia tidak akan menyerah pada 'pemerasan' Washington dan menunggu tanggapan dari Gedung Putih mengenai klaim tersebut.

"Bola sekarang ada di istana Amerika Serikat," ujarnya kepada radio Palestina. "Pemimpin Palestina tidak akan menerima bentuk pemerasan atau tekanan apa pun."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan organisasinya telah secara resmi memberi tahu Washington bahwa 'kita akan menunda semua komunikasi kita dengan AS' jika kantor tersebut ditutup.

Ancaman itu dikeluarkan Palestina menyusul komentar pejabat AS bahwa Trump telah memberikan pemimpin Palestina tempo 90 hari untuk membuat keputusan untuk memasuki perundingan damai yang 'serius' dengan Israel.

Jika Ramallah menolak menyetujui, AS mengancam akan menutup misi diplomatik PLO.

Ramallah tunduk pada regulasi ketat AS 2015 yang memungkinkan Washington menutup misi PLO di AS jika tidak memenuhi persyaratan tertentu.

Salah satunya, PLO tidak boleh menuntut Israel atas kejahatan perang di Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

PLO, yang oleh dunia internasional dipandang mewakili semua warga Palestina, harus memiliki izin untuk mengoperasikan misi mereka di Washington yang harus diperbarui setiap enam bulan.

Al-Malki menambahkan ini yang pertama kalinya sejak 1980-an Departemen Luar Negeri AS menolak memperbarui izin operasi PLO.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan kami telah meminta klarifikasi dari Departemen Luar Negeri AS," ujarnya.

"Mereka mengatakan kepada kami akan ada pertemuan para ahli hukum senior pada Senin (20/1), kemudian mereka akan memberikan jawaban yang jelas," Al-Maliki menambahkan.

Ia menambahkan para pemimpin Palestina akan bertemu untuk membahas respons mereka.

Terkejut

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson sebelumnya menolak mengatakan bahwa PLO telah bekerja sesuai dengan mandat regulasi 2015 tadi.

Salah satunya ia merujuk pada pernyataan tertentu yang dibuat pemimpin Palestina tentang ICC.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam piadato terbarunya di Majelis Umum PBB telah meminta Israel untuk diadili oleh ICC atas aktivitas permukiman ilegal dan 'agresi' lainnya, sebuah langkah yang sangat ditentang AS.

Abbas sendiri 'sangat terkejut' dengan rencana terbaru Departemen Luar Negeri AS itu.

Dia menyebut keputusan itu merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hubungan Palestina-Amerika.

"Hal itu juga memiliki konsekuensi berbahaya bagi proses perdamaian dan hubungan Amerika-Arab."