DPR Desak Masyarakat Internasional Ikut Tangani Krisis Pengungsi Rohingya

BERLARUT-larutnya penanganan pengungsi Rohingya terutama yang berada di perbatasan Myanmar-Bangladesh sungguh memprihatinkan dan menjadi perhatian Indonesia.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendesak adanya kerja sama tingkat internasional yang lebih pasti guna mengatasi persoalan krisis migrasi (pengungsi) etnis Rohingya yang diusir oleh junta militer pemerintah Myanmar.

"Tantangan utama dalam melakukan integrasi migrasi adalah adanya stereotip setiap kelompok agama, nasional atau etnis yang mengarah pada xenofobia berdasarkan kepercayaan, agama, atau etnis," kata Nurhayati di Jakarta, Selasa (24/10).

Menurut dia, pemerintah di berbagai belahan dunia harus melakukan dialog reguler dan menegakkan adaptasi migran melalui pendidikan. Kemudian, lanjutnya, berbagai pihak juga harus menghentikan kampanye "xenophobia" (fobia terhadap orang asing) yang dapat menghambat integrasi sosial para migran.

Politisi Demokrat itu menegaskan, masyarakat internasional perlu melakukan tindakan bersama untuk mengatasi masalah migrasi yang disebabkan oleh konflik dan krisis kemanusiaan, terutama dengan krisis kemanusiaan baru-baru ini di Myanmar yang menyebabkan lebih dari 400.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.

Hal tersebut ditegaskannya bukan lagi masalah internal Myanmar, melainkan sudah menjadi isu internasional terkait krisis kemanusiaan. Sebagaimana diwartakan, beragam media massa internasional sudah kompak menyebut apa yang terjadi di Rakhine, Myanmar, terhadap Rohingya itu sebagai pembersihan etnis.

Majalah The Economist menyebut krisis pengungsi Rohingya adalah yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir karena arus pengungsi per minggu dalam krisis Rohingya adalah yang tertinggi sejak genosida etnis Tutsi oleh Hutu di Rwanda, Afrika, pada 1994.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi masalah kemanusiaan di Rakhine State secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari hulu di Myanmar sampai ke hilir di Bangladesh, negara yang dituju para pengungsi Rohingya.

"Dalam melihat suatu masalah tak bisa hanya dari satu sisi saja, tetapi harus melihat hingga ke akar masalah, hulu, dan juga dampak dari masalah itu di hilir seperti pengungsi yang berlari ke Bangladesh," ujar dia.

Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Mahood Ali untuk membahas rencana bantuan kemanusiaan Indonesia untuk para pengungsi dari Rakhine State di Bangladesh.(Ant/OL-3)