Politik Luar Negeri Indonesia Belum Berlari Cepat

MEMASUKI tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan politik luar negeri Indonesia dianggap belum berlari cepat.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah saat sesi dalam Conference on Indonesia Foreign Policy 2017 di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (21/10) mengatakan, "Pak Jokowi belum sprint."

Sedangkan praktisi Hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu mengakui, kebijakan luar negeri memang tidak menjadi prioritas Presiden Jokowi, namun langkahnya dalam kawasan sudah di jalur yang benar.

"Saya tidak melihat penyelesaian kasus dalam tingkat tertentu. Contohnya, Myanmar. Presiden tidak menunggu Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang memimpin ASEAN sekarang. Jokowi jalan dengan caranya. Itu membangun asumsi kebijakan luar negeri dengan efektivitas diplomasi dari kekuatan domestik," kata Aleksius.

ASEAN dipandang Aleksius belum perlu menjadi prioritas bagi Indonesia. ASEAN perlu dilihat proporsional dengan kemampuan bersaing demi meningkatkan ekonomi kawasan.

"Indonesia perlu menunjukkan real power, kalau bisa seperti Jerman yang diuntungkan dengan Uni Eropa. Kalau bisa ke sana, Jokowi dapat dukungan untuk terpilih lagi," sahutnya.

Tiga hal yang perlu ditingkatkan Presiden Jokowi dua tahun mendatang yakni pembangunan, stabilitas, dan demokrasi. Sinergi ketiganya akan membuat kepemimpinannya menarik kepercayaan dan penghargaan.

Aleksius menyatakan skor untuk Presiden Jokowi 7,8 dari skala 1 sampai 10. Di saat yang sama, praktisi dari Institut Kebijkan Publik Atmajaya Dinna Wisnu mengungkapkan, diplomasi Presiden Jokowi belum optimal karena masih ada masalah-masalah yang hanya dapat diselesaikan di tingkat presiden.

"Skornya B lah. Indonesia yang bisa besar tidak cuma buat sendiri tapi buat kawasan. Aspek lain soal HAM juga belum termasuk agenda beliau," tuturnya.

Dia menyarankan Presiden Jokowi untuk lebih keluar dari hubungan bilateral dan membuka alur kepada lembaga-lembaga yang lain dalam politik luar negerinya.

"Bukan hanya Kementerian Luar Negeri tapi lembaga yang ke depan sangat strategis, ASEAN atau PBB, karena mereka sudah terlembagakan. Ada pengakuan terbuka lebih dari bilateral, isu HAM juga mengemuka," jelas Dinna.

Kepala Editor the Jakarta Post Endy Bayuni menyebut porsi domestik dan luar negeri politik Presiden Jokowi memang 90% berbanding 10%. Hal itu bukan masalah jika 10% itu dioptimalkan.

"Caranya dengan membuat hubungan politik luar negeri Indonesia menjadi satu pintu. Jadi perlu diperbaiki koordinasinya," imbuhnya.

Dengan kekuatan di kelas menengah, Endy memberi skor satisfactory untuk kepemimpinan Jokowi selama tiga tahun ini. Ia mengharapkan dua tahun mendatang, presiden dapat lebih aktif dalam hubungan luar negeri.

Wakil Indonesia dalam tim AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) Meidyatama Suryodiningrat menuturkan, politik luar negeri Indonesia oleh Presiden Jokowi bukan tidak menjadi prioritas.

"Jadi prioritas tapi bukan nomor satu," lanjutnya. Gaya kepemimpinan Presiden disebutnya memang berbeda dengan pendahulunya. Namun perlindungan WNI di luar negeri sudah menghadirkan negara, beragam kerja sama ekonomi ditingkatkan, dan maritim dimaksimalkan.

Satu hal yang perlu diperhatikan Presiden dalam politik luar negerinya dua tahun mendatang, adalah ketahanan nasional yang dianggap lebih kompleks dari ekonomi nasional. (OL-4)