3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Diplomasi Ekonomi Dinilai Berhasil

Selama tiga tahun memerintah, kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo dinilai mengalami peningkatan positif.

Ada beberapa indikator yang menjadikan kebijakan luar negeri Indonesia, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kekuatan diplomasi Indonesia salah satu indikator.

Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang dimuat dalam Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyebutkan selama kurun waktu 2015 hingga 2017, sebanyak 25.620 kasus hukum yang dihadapi WNI berhasil diselesaikan. Sementara 1.035 tindak pidana perdagangan orang juga berhasil diatasi.

Adapun sebanyak 29 WNI yang disandera berhasil dibebaskan selama 2015-2017. Ini termasuk empat anak buah kapal (ABK) dari Kapal Henry-Christy. Sedangkan 204 WNI yang terancam hukuman mati mampu diselamatkan.

Sementara 142.733 tenaga kerja Indonesia (TKI) berhasil dipulangkan ke Tanah Air. Umumnya TKI ini dipulangkan karena berbagai kasus, termasuk pelanggaran imigrasi.

Kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi internasional juga patur mendapatkan perhatian. Dalam beberapa pertemuan baik bilateral maupun multilateral, kemampuan diplomasi Indonesia mendapatkan pengakuan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Indonesia berhasil memprakarsai framework Code of Conduct (CoC) pada Juli 2017. Hal ini diikuti pula dengan pembentukan interim measures yang disepakati pada KTT ASEAN-Tiongkok.

Ditandatangani pula rencana aksi atau Plan of Action (POA) untuk implementasi kerja sama strategis dan komprehensif periode 2017-2012. Kerja sama ini ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Tiongkok di Beijing pada 14 Mei 2017.

Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi secara tegas menyatakan tidak memiliki tumpang tinggi kepemilikan wilayah Laut China Selatan dengan Tiongkok. Selain itu kedua negara juga mendorong kerja sama antara Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) untuk mencegah potensi konflik sekaligus kerja sama antara BAKAMLA dan penjaga pantai Tiongkok (CCG).

Namun banyak pula yang mempertanyakan tentang kebijakan luar negeri Indonesia berbeda dari pemerintahan terdahulu. Peneliti Bidang Perkembangan Politik Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar menyebutkan bahwa, memang pada jaman Joko Widodo seolah-olah mengambil kebijakan yang berbeda.

"Dari kebijakan luar negeri kita (di masa lalu) yang lebih banyak proaktif, lebih banyak ide-ide tentang pembangunan kerja sama regional, global, Indonesia selalu berada di depan. Ketika era Jokowi pada kampanyenya, menekanan kebijakan luar negeri yang lebih down to earth dan berorientasi pada hasil yang langsung," ujar Dewi Fortuna, hari ini.

"Memang kalau kita liat dari segi economic diplomacy, cukup memberikan hasil. Tiga tahun ini kan kita lihat delegasi dagang dari berbagai negara, datang ke sini dengan janji-janji investasi," imbuhnya.

Dewi menambahkan bahwa dari segi upaya untuk menarik investasi, Indonesia dianggap cukup menarik. "Presiden sendiri ke luar negeri cukup banyak membawa delagasi-delegasi dagang. Itu kita nilai cukup menggembirakan," jelasnya.

Keanggotaan Indonesia di Indian Ocean Rim Association (IORA) juga menjadi perhatian. Melalui peran sebagai ketua, mampu menghasilkan Jakarta Concord dan berujung pada IORA Action Plan periode 2017-2021.

Melalui IORA ini, Indonesia mendorong kerja sama konkret di bidang ekonomi, maritim, UKM dan inovasi. Kemudian pula, IORA bisa menciptakan platform kerja sama regional dalam menghadapi tantangan.

Peran aktif Indonesia

Sudah menjadi peran Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Palestina dan Rakhine menjadi perhatian dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Indonesia aktif melakukan komunikasi ketika terjadi insiden berdarah di Rakhine, Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi satu-satunya Menlu yang diterima oleh Myanmar ketika kerusuhan ini terjadi.

Menlu pun mendesak agar Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan masuk ke Rakhine dan menghentikan kekerasan yang terjadi.

Palestina juga menjadi perhatian utama. Indonesia tak henti-hentinya memberikan pelatihan kapasitas bagi 1.811 warga negara Palestina, termasuk PNS dan polisi Palestina.

Indonesia juga konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tingkat PBB. Tidak lupa Pemerintah Indonesia mengecam tindakan Israel yang menekan hak Palestina, termasuk melakukan komunikasi di kawasan dan dengan Menlu AS untuk mendesak Israel cabut pembatasan beribadah.

Mengenai peran Menlu Retno ini, Dewi Fortuna melihat peran Menlu Retno sangat cekatan. Terutama dalam memainkan peranan sebagai menteri luar negeri di bawah Presiden Joko Widodo.

"Presiden Jokowi kan tidak terlalu memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan konsep-konsep besar. Kemenlu hanya menjalankan, apa yang dijalankan kemarin (masa lalu), dijalankan hari ini," tutur Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI itu.

Di mata perempuan lulusan University of Monash itu, sejak reformasi/reorginasi di kemenlu, sdmnya cukup baik. Pemerintah juga memiliki undang-undang dan kebijakan luar negeri, yang sudah memberi kisi-kisi yang jelas dan panduan yang jelas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

"Dalam hal itu kemenlu saya kira berperan seperti sedia kala, menlu pun melakukan tugasnya dengan baik. Dia sangat baik juga di dalam melakukan marathon diplomacy, dengan kunjungannya membujuk pimpinan Myanmar dan sebagainya. Tetapi di lain pihak, ide-ide besar itu tidak datang dari kemenlu," tuturnya.

Menurutnya Dewi, menlu yang saat ini cocok dengan presiden nya yang down to earth, lebih low profile. Banyak yang mengkritik tetapi ada juga yang mengatakan bahwa memang arah kebijakannya seperti saat ini.

Prestasi dan capaian

Beberapa capain diraih dalam diplomasi Indonesia. Diantaranya mengenai batas wilayah dengan negara tetangga.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, diratifikasi garis batas laut wilayah Indonesia-Singapura. Kemudia disepakati pula draft MoU Survey and Democration ke-20 Indonesia dan Malaysia, untuk batas darat Kalimantan Utara dan Sabah.

Kemudian tahap akhir dua segmen belum terpecahkan dari batas darat Indonesia dan Timor Lester, akhirnya bisa diselesaikan.

Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang terbesar pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dengan peringkat pengirim pasukan ke-12 dari 125 negara.

Dari segi ekonomi, Indonesia bisa memanfaatkan peluang pasar prospektif (non-tradisional) baik di pasifik selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur maupun Amerika selatan dan Karibia. (MTVN/OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain