Draf Deklarasi Hak Azasi Petani Disetujui

DEWAN Hak Azasi Manusia (HAM) PBB mengesahkan lima mandat untuk sesi kelompok kerja internasional (OEIWG) bagi petani dan mereka yang bekerja di perdesaan, Jumat (29/9).

Dalam sidangnya di Jenewa, Swiss, tengah pekan lalu, Dewan HAM PBB telah menutup sesi ke-36 dengan merilis resolusi bernomor A/HRC/36/58 tentang kelompok kerja terbuka antar pemerintah terkait drat deklarasi PBB mengenai hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan.

Lima sesi ini akan dimulai pada April 2018 untuk negosiasi terakhir sebelum akhirnya diputuskan. Berdasarkan voting yang dilakukan di Human Rights Council (HRC) diperoleh hasil Yes 34, No 2, Abstain 11. Hasil voting ini akan dibawa ke Majelis Umum PBB di New York, AS.

Dalam momen tersebut, Henry Saragih berpidato mewakili Serikat Petani Indonesia (SPI) dan La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional). Ia menyampaikan, SPI, La Via Campesina, serta gerakan masyarakat sipil dunia lainnya telah berjuang bertahun-tahun menjadi inisiator agar tercipta sebuah deklarasi dari PBB yang mengakui hak asasi petani.

Deklarasi PBB atas hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa, bukan hanya demi petani kecil, namun juga demi dunia yang lebih baik untuk generasi kita mendatang.

Diwarnai dengan penolakan dari Amerika Serikat dan Inggris, akhirnya sesi ke-36 ini menyetujui draft deklarasi, berkat dukungan negara-negara Islam, negara-negara Amerika Latin, dan tentunya Indonesia.

“Faktanya adalah proses deklarasi ini berawal dari sebuah desa Indonesia, dan daerah lain di Asia sejak tahun 2001. Hal ini tentu saja membuktikan kalau kita sekarang berada di fase yang sangat penting dalam proses kebijakan bottom-up, kebijakan yang inisiatifnya berasal dari akar rumput, dari rakyat,” kata Henry Saragih dalam pidatonya (22/9) seperti dilansir http://www.spi.or.id.

Henry melanjutkan, petani kecil butuh pengakuan dan perlindungan lebih lanjut untuk hak-haknya, terutama hak atas tanah, benih, keanekaragaman hayati, akses akan keadilan, dan yang paling penting hak petani perempuan dan buruh perempuan yang bekerja di daerah pedesaan.

''Kami akan terus mendukung proses ini dan berharap deklarasinya akan diadopsi pada 2018. Oleh karena itu kami dengan ini menyatakan dukungan penuh kami untuk pengadopsian resolusi hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah perdesaan yang diajukan oleh Bolivia,'' paparnya.

Henry menambahkan, deklarasi PBB atas hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa, bukan hanya demi petani kecil, namun juga demi dunia yang lebih baik untuk generasi kita mendatang.

“Akhirnya, kami menantikan keterlibatan yang konstruktif dalam diskusi-diskusi selama sesi ini dan kami juga meminta agar negara-negara juga mendukung lahirnya deklarasi ini,” tambahnya.

“Mari kita sama-sama berdoa agar pada Hari Tani tahun depan draft ini sudah disahkan menjadi sebuah deklarasi di rapat umum PBB di New York. Dengan demikian deklarasi ini nantinya bisa diadopsi di tiap negara dan dipakai untuk memperkuat perjuangan menegakkan hak asasi petani,” tutupnya. (OL-4)