PBB: Segera Akhiri Mimpi Buruk di Myanmar!

SERUAN untuk mengakhiri mimpi buruk di Myanmar kembali datang dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Gutteres setelah etnis Rohingya kembali menjadi korban.

Sebanyak 19 orang etnis Rohingya kembali menjadi korban tenggelam saat melarikan diri dengan kapal dari serangan militer di negara bagian Rakhine, Myanmar pada Kamis (28/9). Kapal mereka terbalik hanya beberapa meter dari pantai di perairan yang memisahkan Myanmar dan Bangladesh karena hujan deras dan angin kencang.

Sekitar 16 mayat yang kebanyakan anak-anak ditemukan pada Kamis (28/9) dan dibawa ke sekolah setempat, lalu dua mayat anak laki-laki lainnya ditemukan pada Jumat (29/9) serta seorang perempuan ditemukan di lokasi terpisah, menurut Komandan Penjaga Pantai, Nasir Udin.

Sementara itu, seorang korban selamat, Nurus Salam harus kehilangan anak dan istrinya untuk berhadapan dengan kondisi kumuh tenda pengungsian dan persediaan pangan serta air bersih yang terbatas.

Berbicara dengan 15 anggota dewan, Guterres mendesak Myanmar untuk menghentikan operasi militer dan membuka akses kemanusiaan ke wilayah barat yang dilanda konflik.

"Situasinya telah berkembang menjadi darurat pengungsi. Perkembangan tercepat di dunia, mimpi buruk kemanusiaan, dan hak asasi manusia," kata Gutteres sembari meminta para pengungsi diizinkan pulang ke rumah.

Dia juga memeringatkan kekerasan sistemik yang dilakukan dapat menyebar hingga ke selatan, bagian tengah negara bagian Rakhine di Myanmar dan mengancam 250.000 muslim di sana.

Utusan Amerika Serikat (AS), Nikki Haley, juga menuding pemerintah Myanmar melancarkan kampanye brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari etnis minoritas.

"Ini seharusnya memalukan bagi para pemimpin senior Burma yang telah berkorban begitu banyak untuk Myanmar yang terbuka dan demokratis," tambahnya.

Secara tidak langsung dia menyindir Pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, yang reputasinya sebagai pejuang hak asasi manusia tenggelam oleh krisis.

Lebih dari setengah juta Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak bulan lalu karena tindakan militer Myanmar yang keji terhadap etnis Rohingya dengan memusnahkan desa-desa di negara bagian Rakhine bagian utara.

Krisis kemanusiaan yang mencuat mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan pertamanya di Myanmar setelah delapan tahun walau negara-negara anggotanya gagal mencapai resolusi bersama.

AS mengecam tentara karena mencoba 'membersihkan etnis minoritas' sedangkan Tiongkok dan Rusia mendukung pemerintah Myanmar yang membantah pembersihan etnis sedang berlangsung. Rusia dan Tiongkok adalah sekutu dekat dan mitra dagang utama Myanmar.

"Masyarakat internasional harus menyadari kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Burma, bersabarlah dan berikan bantuannya," kata Utusan Tiongkok, Wu Haitao.

"Kami harus sangat berhati-hati saat membicarakan pembersihan etnis dan genosida," tambah Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia yang juga menyalahkan militan Rohingya karena pembakaran desa. (AFP/X-12)