Jalan Panjang Bantuan Kemanusiaan Menuju Rakhine State

BANTUAN kemanusiaan dari Indonesia bagi pengungsi di Rakhine State yang tiba di Bandara Internasional Yangon, Myanmar, Kamis (21/9), masih menemui jalan berliku.

Selain tingkat sensitivitas dan kecurigaan masyarakat di Rakhine State yang cukup tinggi, transportasi pun terbatas serta medan menuju tempat pengungsi juga cukup sulit.

Bantuan kemanusiaan seberat 19,5 ton yang telah diterima Dirjen Kementerian Sosial, Bantuan dan Permukiman Kembali Pemerintah Myanmar U Ko Ko Naing tersebut, harus melewati sejumlah titik untuk sampai ke pengungsian. Kini bantuan tersebut tengah dalam perjalanan menuju Sittwe yang memakan waktu tiga sampai empat hari melalui jalur darat dari Yangon.

Sampai di Sittwe, bantuan tersebut akan dikirimkan ke Buthidaung melalui jalur sungai selama enam jam. Kapal yang tersedia pun terbatas. Selanjutnya, bantuan itu akan dilanjutkan penyalurannya ke Maungdaw dengan jalur darat selama satu jam. Dari Maungdaw, bantuan tersebut akan disalurkan bagi para pengungsi yang tersebar di Rakhine State.

"Lokasi penyebarannya ini sangat menyulitkan untuk bisa dikirim secara langsung. Mengapa demikian? Karena memang rata-rata pengungsi ini ada (yang menyebar) 10 orang, 20 orang, 50 orang," kata Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardi, di Kantor KBRI Yangon, Myanmar, Jumat (22/9).

Selain keterbatasan transportasi dan medan yang sulit, situasi dan kondisi di Rakhine State yang masih tegang pun menjadi tantangan tersendiri untuk menyalurkan bantuan.

Saat ini status di Rakhine State adalah operasi militer. Untuk masuk ke wilayah tersebut pun harus mendapatkan izin dari militer Myanmar. Tak hanya itu, saat ini ketegangan masyarakat di Rakhine State pun cukup tinggi. Mereka sangat sensitif dan curiga baik terhadap kehadiran orang asing maupun bantuan yang datang.

Untuk diketahui, Pemerintah Myanmar telah menutup pintu bantuan yang datang dari NGO dan PBB. Namun, pemerintah Myanmar masih menerima bantuan yang datang dari International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Palang Merah Internasional dan negara-negara yang dianggap tidak memiliki kepentingan tertentu dalam memberikan bantuan.

Karena itu, bantuan kemanusiaan yang datang dari luar hanya bisa disalurkan oleh pemerintah setempat bersama ICRC. KBRI untuk Myanmar akan mendapatkan pertanggungjawaban dari pemerintah setempat melalui foto dan video terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.

Pelaksana Fungsi Politik KBRI Untuk Myanmar Bonifatius A Herindra menceritakan bahwa konflik yang terjadi di Rakhine State kini telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat setempat. Penderitaan tersebut yang kemudian memunculkan rasa tidak percaya masyarakat setempat kepada pihak luar.

"Serangan ini luar biasa sehingga orang sangat panik. Bagaimana tidak panik, kalau aparat kepolisian itu diserang total. Berarti tidak ada unsur yang bisa melindungi unsur mereka masing-masing. Itu yang menimbulkan rasa kecurigaan, rasa tidak aman," ungkap Boni.

Deputy Resident Representative International Committee of the Red Cross (ICRC) Mark Silverman pun mengakui bahwa saat ini situasi di Rakhine State masih tegang. ICRC atau Palang Merah Internasional yang merupakan satu-satunya organisasi yang bisa mengirimkan bantuan pun tidak lepas dari kendala.

"Ada tantangan dan kesulitan dalam bekerja di Rakhine State. Kami sulit untuk membahas semua hal yang ada sekarang. Tapi kami menyadari tantangan itu dan kami lakukan yang terbaik untuk menyalurkannya secepat mungkin, untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan," ungkapnya saat ditemui di Kantor ICRC yang berada di Myanmar.

Mark mengutarakan masing-masing tempat memiliki kebutuhan bantuan yang berbeda-beda, seperti air bersih, obat-obatan, atau bahkan koneksi telepon. Butuh mobilisasi yang tinggi dalam menyalurkan bantuan tersebut bagi penduduk di Rakhine State. Untuk itu, ICRC pun berusaha untuk merespons dan memenuhi kebutuhan mereka dengan tepat.

Menurut ICRC, akibat konflik tersebut sudah lebih dari 400 ribu pengungsi menyeberang ke Bangladesh dan ada sekitar 152 ribu penduduk yang terdampak konflik yang masih berada di Rakhine State. ICRC telah menurunkan 150 sampai 160 relawan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di Rakhine State.

Ia menekankan bantuan kemanusiaan tersebut tidak hanya disalurkan bagi salah satu etnis tertentu saja, tetapi bagi semua etnis yang terdampak konflik di Rakhine State.

"Kami benar-benar berusaha untuk menjawab kebutuhan penduduk yang terkena dampak konflik, tanpa mengatakan komunitas ini yang membutuhkan atau komunitas tersebut yang butuh. Kami berusaha memahami kebutuhan semua komunitas dan meresponnya sebaik mungkin," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dirjen U Ko Ko Naing seusai menerima bantuan kemanusiaan dari Indonesia di Bandara Internasional Yangon, Myanmar pada Kamis (21/9). "Kami akan distribusikan langsung ke Rakhine State dan (dibagikan) kepada semua penduduk tanpa ada diskriminasi," pungkasnya. (OL-4)