Korut Sesumbar Balas Dendam

KOREA Utara (Korut), kemarin (Selasa, 8/8), berjanji meningkatkan persenjataan nuklir mereka dan melancarkan balas dendam 'ribuan kali' melawan Amerika Serikat (AS).

Ancaman tersebut dikeluarkan Pyongyang sebagai tanggapan atas sanksi keras yang dijatuhkan Dewan Keamanan (DK) PBB setelah peluncuran rudal antarbenua (ICBM) yang dilakukan Korut pada bulan lalu.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan media pemerintah, Korut mengatakan sanksi tersebut merupakan pelanggaran keras atas kedaulatan mereka oleh AS untuk mengisolasi dan menahan 'Negeri Juche' itu.

"Itu adalah ide liar untuk berpikir DPRK akan terguncang dan mengubah posisi karena sanksi baru yang dirumuskan kekuatan musuh," ujar pernyataan tersebut.

Pyongyang mengatakan sanksi itu tidak akan dapat memaksa Korut untuk bernegosiasi terkait dengan program nuklir mereka atau mengurangi kemampuan nuklir selama ancaman AS terus berlanjut.

"Pernyataan Korut secara retoris mengekspresikan kemarahan mereka terhadap sanksi PBB, tetapi tidak melakukan provokasi langsung terhadap AS," ujar seorang pakar Korut di Universitas Kyungnam Korea Selatan (Korsel) Lim Eul-chul.

Inti sanksi baru PBB tersebut ialah larangan ekspor batu bara, produk besi, timbal, dan boga bahari Korut serta melarang semua negara mengimpor produk tersebut.

DK PBB juga melarang negara lain untuk memberikan izin kepada pekerja Korut dan semua kerja sama baru dengan perusahaan Korut.

Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan resolusi yang diajukan Washington itu ialah 'paket sanksi ekonomi terbesar yang pernah dijatuhkan untuk Korut'. "Korut mungkin akan memeras penduduk biasa untuk membantu membiayai program nuklir dan misil mereka," ujar Lim.

Tiongkok dukung sanksi
Tekanan global yang didorong sanksi baru PBB terhadap Korut juga didukung Tiongkok, satu-satunya sekutu ekonomi Pyongyang. Beijing meminta negara tetangga mereka tersebut segera menghentikan uji coba rudal dan nuklir.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi bertemu dengan diplomat Korut selama pertemuan di Manila, Filipina, dan mendesak Pyongyang untuk tetap tenang dengan sanksi PBB.

"Jangan melanggar keputusan PBB atau memprovokasi niat baik masyarakat internasional dengan melakukan peluncuran rudal atau uji coba nuklir," tegas Wang.

Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump telah dengan hati-hati mengajak Tiongkok untuk bekerja sama dalam menekan Korut. Namun, kedua negara mengalami pasang surut terkait dengan perbedaan cara mengendalikan Pyongyang.

Akan tetapi, dalam beberapa hari terakhir, Tiongkok dan AS telah mulai membahas beberapa perbedaan tersebut. Beijing memuji Menlu AS Rex Tillerson karena menyatakan bahwa AS tidak mencari perubahan rezim di Korut dan memberikan dukungan penuh untuk sanksi baru DK PBB.

Bagi AS, ini merupakan kemajuan yang telah lama ditunggu untuk strategi Trump dalam meminta bantuan Beijing dalam menekan Korut secara diplomatik dan ekonomi. (AP/I-2)