Malaysia Razia Imigran, TKI Ilegal Diimbau Ikut Pemulangan Sukarela

RAZIA besar-besaran tengah dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Malaysia terhadap para pekerja ilegal. Razia ini berlangsung setelah program pembuatan Enforcement Card (E-Kad) yang diselenggarakan Imigrasi Malaysia sejak Februari hingga Juni 2017 lalu berakhir.

Mereka yang terdampak dari kebijakan ini ialah para pekerja asal Indonesia (TKI). Dilaporkan, kurang lebih 1,5 juta TKI ilegal di sana, hanya 22 ribu saja yang mendaftar E-Kad.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun sudah memfasilitasi pemulangan para pekerja ilegal ke kampung agar tidak tersangkut kasus hukum dalam razia tersebut.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan, persoalan TKI di Malaysia memang belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah.

"Memang soal TKI kita di Malaysia sampai hari ini belum dapat penanganan yang serius dari Pemerintah cq Kemenaker dan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia). Selama lubang-lubang unprosedural masih menganga, maka TKI yang tidak memiliki dokumen akan tetap jadi masalah," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/7).

Menurut politikus NasDem ini, pemerintah cq Kemenaker belum menjadikan masalah TKI di Malaysia sebagai perhatian. Padahal, ada kurang lebih 3 juta TKI di Negeri Jiran tersebut dan 40 persennya ialah TKI ilegal.

Irma menandaskan bahwa diplomasi tetap harus dilakukan pemerintah Indonesia. Hal ini dalam upaya melindungi hak asasi para imigran. Begitu pula KBRI di Malaysia harus mau memfasilitasi mereka.

Irma juga mengimbau para TKI ilegal di Malaysia untuk mengikuti imbauan pemerintah untuk pulang ke kampung halaman, demi keselamatan diri.

"Mau tidak mau dan suka tidak suka mereka (para imigran ilegal) harus ikut pemulangan sukarela dan melapor ke KBRI," tegasnya. (RO/OL-2)