Upaya Negosiasi Krisis Diplomatik Arab Vs Qatar Masih Buntu

PENGASINGAN terhadap Qatar melalui pemutusan hubungan diplomatik oleh negara-negara Arab sekitarnya masih berlanjut. Upaya banyak pihak termasuk Indonesia untuk memediasi konflik, masih menemukan kendala teknik.

Qatar menuntut negara-negara tetangga untuk mencabut blokade mereka sebagai prasyarat untuk perundingan krisis. Sebaliknya Emirates memperingatkan bahwa pengucilannya bisa berlangsung bertahun-tahun.

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan, tindakan yang diberlakukan terhadap Qatar oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain dan lainnya merupakan tindakan agresi.

"Kami harus membuatnya sangat jelas bagi semua orang, negosiasi harus dilakukan dengan cara yang beradab dan harus memiliki dasar yang kuat dan tidak di bawah tekanan atau di bawah blokade," katanya kepada wartawan di Doha.

Permintaan dari Sheikh Mohammed datang saat seorang menteri luar negeri UAE memperingatkan isolasi diplomatik Qatar bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun.

Sheikh Mohammed mengatakan Qatar belum menerima tuntutan dari negara-negar Teluk tersebut bagian atau dari negara-negara yang mencari solusi diplomatik, termasuk Kuwait, Amerika Serikat, Prancis dan Inggris.

"Mengapa mereka tidak mengajukan tuntutan mereka? Bagi kami, tidak ada yang jelas," ujarnya.

Yousuf Mohamed al-Jaida, Chief Executive Qatar Financial Center, mengatakan blokade tersebut telah menimbulkan transaksi bisnis berisiko senilai US$2 miliar di negara-negara Arab yang telah memutuskan hubungan dengan Doha.

Para ahli khawatir krisis bisa menarik negara lain. Menambah ketegangan yang meningkat, Qatar pun mengumumkan pada Senin (19/6) bahwa pihaknya telah memulai latihan operasi militer bersama dengan tentara Turki.

Amnesty International telah menandai biaya kemanusiaan dari krisis tersebut. Peringatan itu "menyebarkan rasa takut" ke seluruh wilayah.

Kendati demikian, dalam menyikapi konflik Qatar dan krisis diplomatik di Timur Tengah, Indonesia perlu membuat langkah-langkah strategis yang tidak berisiko secara nasional dan juga tidak memperkeruh ketegangan politik di Timur Tengah.

Hasil kajian penelitian dari Pusat Penelitian Politik LIPI memberikan masukan bagi pemerintah untuk menyikapi konflik Qatar dan Timur Tengah ini.

Peneliti Pusat Penelitian Konflik LIPI Nostalgiawan Wahyudi menjabarkan, langkah pertama yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia, yakni tidak berpihak terhadap salah satu kubu, tidak mengambil sikap politik luar negeri yang terlalu abu-abu, dan mendorong upaya untuk merajut kembali kawat diplomatik yang terputus antara Qatar dengan negara sekitarnya.

Lalu yang kedua, lanjutnya, pemerintah Indonesia bisa menawarkan diri sebagai fasilitator perdamaian, bukan mediator. Hal itu disebabkan, secara rasional, sebagai negara middle power, Indonesia belum memiliki diplomatic pressure yang kuat terhadap negara-negara yang bersitegang, sehingga peran sebagai mediator kurang efektif.

"Namun, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia berpotensi kuat sebagai fasilitator yang menyediakan tempat dialog perdamaian antara Qatar dan negara-negara yang bersitegang," ujar Nostalgiawan kepada media saat dijumpai di Gedung LIPI, Jakarta, Senin (19/6).

Kemudian, saran ketiga, negara super power seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok atau organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki potensi kuat menjadi mediator yang efektif dalam ketegangan diplomatik tersebut, sehingga diharapkan negara-negara tersebut lebih netral dalam menyikapi ketegangan politik di Timur Tengah.

Sejumlah pihak menilai, konflik Qatar yang memanas dan diwarnai pemutusan hubungan diplomatik oleh negara-negara Teluk Arab dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, disebut-sebut merasa takut tersaingi oleh 'anak kecil' seperti Qatar.

Dalam bidang ekonomi, Qatar menjadi negara abnormal dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dibandingkan negara sekitarnya, setelah negara itu melakukan mega investasi di bidang LNG (gas alam cair).

Qatar melakukan investasi yang begitu besar melalui Qatar Foundation di berbagai lini ekonomi, sosial dan pendidikan, dan menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki Gross Domestic Bruto (GDP) tertinggi di dunia ($ 93.990) dengan angka pengangguran mendekati 0%. Kemakmuran ekonomi ini sangat mendukung kebijakan luar negeri Qatar yang ofensif di kawasan Timur Tengah.

Kendati demikian, mantan Duta Besar RI untuk Qatar, Deddy Saiful Hadi beranggapan lain. Ia menilai, kisruh diplomatik saat ini memang karena adanya konflik antara negara-negara Teluk.

"Kalau saya bilang, ini konflik antar saudara. Kalau dibilang ada faktor ekonomi, kayaknya tidak terlalu. Sebab, mereka itu kan sebenarnya bergantung satu sama lain juga," kata Deddy, ketika ditemui di Gedung LIPI, Jakarta, Senin (19/6).

Hasil kajian konflik Qatar menunjukkan pula bahwa akar permasalahan konflik ini dimulai ketika naiknya Syeikh Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar pada 1995 setelah mengkudeta kekuasaan ayahnya, Syeikh Khalifa bin Hamad Al Thani. Kala itu, Arab Saudi melakukan intervensi politik untuk mempertahankan Syeikh Khalifa.

Sikap Saudi ini didukung oleh mayoritas negara-negara Arab. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan diplomatik di awal kekuasaannya, Syeikh Hamad tetap melakukan manuver politik dan ekonomi sebagai Emir Qatar. (OL-3)