AS Hibahkan Ratusan Senjata Antiteror Kepada Filipina

PERNYATAAN Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahwa negara dalam status darurat militer di wilayah selatan Mindanoa direspons Amerika Serikat (AS) dengan menghibahkan ratusan senjata antiteror.

Kepala Mayor Marinir Filipina Mayor Jenderal Emmanuel Salamat mengatakan, senjata tersebut akan digunakan seorang komandan setempat untuk melawan militan Islam yang memerangi pasukan di kota selatan Filipina. Adapun ratusan senjata antiteror itu berupa senapan mesin (machine guns), pistol dan peluncur granat.

Senjata tersebut, diserahkan pada sebuah upacara di Manila, pada Senin (5/6). Upacara tersebut menyoroti satu dekade program bantuan kontraterorisme Amerika satu ke Filipina, yang senilai US$150 juta.

"Peralatan ini akan meningkatkan kemampuan kontraterorisme, dan membantu melindungi (tentara) secara aktif terlibat dalam operasi kontraterorisme di Filipina selatan," ujar Kedutaan AS dalam pernyataan resminya.

Adapun, Filipina dan AS telah berpuluh tahun menjadi sekutu dekat, dan mereka terikat oleh sebuah perjanjian untuk saling melindungi satu sama lain jika diserang. AS adalah pemasok terbesar militer dan perangkat keras militer di Filipina.

Namun Duterte, yang berkuasa tahun lalu, telah berusaha untuk melonggarkan hubungan Filipina dengan AS sambil menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok dan Rusia, yang dinilai sebagai sumber senjata baru, sembari mengeluhkan kualitas perangkat keras militer Amerika yang dinilai "barang bekas".

Duterte juga telah meminta penarikan pasukan Amerika dari negaranya sambil mengurangi latihan militer gabungan sebagai tanggapan atas kritik AS atas perang mematikannya terhadap narkoba.

"Saya tidak akan menerima lagi peralatan militer yang bekas, yang diberikan oleh orang Amerika. Saya tidak menginginkannya lagi," kata Duterte pada Jumat (2/6).

Menanggapi hal tersebut, seorang perwira AS mengatakan, senjata yang diserahkan pada Senin (5/6) adalah senjata baru. Ini termasuk empat senapan mesin bergaya gatling M134D, yang mampu menembaki ribuan putaran per menit, serta 300 senapan serbu M4, dan 100 peluncur granat.

Pemberian senjata tersebut, tidak lepas dari pernyataan Duterte bahwa Filipina berstatus darurat militer di wilayah selatan Mindanao untuk menumpas apa yang dia katakan sebagai ancaman yang tumbuh cepat dari IS di sana.

Sebab, sebelumnya, militan Islam mengibarkan bendera kelompok Black Islamic State (IS) yang mengamuk melalui Marawi hampir dua minggu yang lalu, yang memicu bentrokan dengan tentara dan polisi dan menyebabkan setidaknya 178 orang tewas.

Meski begitu, anggota parlemen oposisi Filipina menilai pernyataan tersebut tidak konstitusional, sebab secara konstitusi, darurat militer hanya berlaku dan diizinkan jika terjadi invasi atau pemberontakan, sedangkan menurut mereka, kerusuhan di Marawi tidak berarti pemberontakan, seperti yang dikatakan oleh Duterte.

Mereka pun menyebarkan petisi yang di dalamnya meminta Mahkamah Agung untuk menolak pernyataan darurat militer tersebut. Petisi tersebut menyatakan bahwa alasan Duterte untuk mengumumkan keadaan darurat militer kebanyakan tidak akurat, berasumsi salah dan/atau hiperbolik. Mahkamah Agung memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan petisi.(OL-3)