KPAI: Upaya Perlindungan Anak WNI di Taiwan Bisa Jadi Model

JUMLAH warga negara Indonesia yang bekerja di Taiwan sekitar 250 ribu orang. Angka itu merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya pengirim tenaga kerja ke Taiwan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan, upaya perlindungan anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Taiwan termasuk yang paling baik. Hal itu disampaikannya kala berkunjung ke negara tersebut dalam agenda pengawasan akan pemenuhan hak-hak dasar anak.

KPAI juga mengapresiasi langkah-langkah kantor perwakilan RI di Taipei, sehubungan dengan upaya menjamin pemenuhan hak dasar anak Indonesia di Taiwan. Misalnya, program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C untuk memenuhi hak pendidikan mereka.

"Penyeleggaraan Kejar Paket A dan B ini adalah langkah nyata dalam penjaminan hak pendidikan. Ini yang pertama dan bisa jadi model," kata Ni’am, melalui keterangan pers, Minggu (21/5).

Selain bidang pendidikan, lanjut Ni'am, hak lainnya juga terkait orangtua mereka.

Sejumlah TKI atau TKW (tenaga kerja wanita) Indonesia diketahui pernah ditahan otoritas Taiwan lantaran kasus aborsi. Menurut Asrorun, hal itu mengindikasikan perlunya edukasi kepada seluruh TKI di Taiwan.

"Untuk itu, perlu edukasi kepada WNI, khususnya TKI/TKW, akan pentingnya tanggung jawab perlindungan anak, termasuk hubungan seks yang legal dan aman," tegasnya.

Sementara, Ketua Kantor Dagang dan Ekononi Indonesia (KDEI) Robert James Bintaryo menerima rombongan KPAI di Taipei, Sabtu (20/5) kemarin. Pihak KDEI memfasilitasi pelaksanaan pernikahan bagi WNI dan pencatatan administrasinya.

"Kebetulan, tadi ada dua WNI buruh migran melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan RI," kata Ni'am.

Bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah itu, pada hari yang sama juga diselenggarakan ujian Paket A dan Paket B bagi WNI. Pesertanya adalah buruh migran dan anak-anak WNI setingkat SD dan SMP. (RO/OL-2)