PEMERINTAH Jepang, kemarin (Senin, 2/3/2015) mengabaikan permintaan Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-hye untuk meminta maaf kepada para budak seks saat Perang Dunia II. Tokyo menegaskan harapan agar Seoul mengubah sikap mereka.
''Kami telah berulang kali menjelaskan posisi kami. Kami ingin melanjutkan berbagai upaya diplomasi agar pandangan kami bisa diterima,'' ujar Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga.
Komentar Suga itu diungkapkan sebagai tanggapan atas seruan Park pada akhir pekan lalu agar Jepang menyelesaikan masalah seputar nasib perempuan-perempuan yang dipaksa menjadi budak seks oleh para prajurit 'Negeri Matahari Terbit' selama Perang Dunia II.
Sejarawan memperkirakan sebanyak 200 ribu perempuan, mayoritas berasal dari Korea, termasuk dari Tiongkok, Indonesia, dan negara Asia lainnya, dipaksa menjadi budak seks selama Perang Dunia II.
Tokyo berkeras bahwa kesepakatan dengan Seoul pada 1965, yang ditandata-ngani saat kedua negara melakukan normalisasi hubungan selepas Perang Dunia II, menyelesaikan seluruh masalah terkait dengan perang dan Jepang dipastikan tidak akan memberikan kompensasi terhadap apa yang disebut 'perempuan penghibur' tersebut.
Jepang pernah secara resmi mengajukan permintaan maaf dan menawarkan kompensasi finansial terhadap para korban lewat organisasi nonpemerintah. Namun, Seoul menegaskan bahwa hal itu tidak cukup.
Hubungan bilateral di antara kedua negara semakin menegangkan selama beberapa bulan terakhir setelah warga negara Jepang menggelar kampanye yang menyatakan rumah bordil selama Perang Dunia II dikendalikan germo dan perempuan yang bekerja di sana ialah para pekerja seks komersial.
Dengan alasan tersebut, militer Jepang tidak pernah menjadikan perempuan sebagai budak seks.
Kubu Jepang mengatakan Seoul menggunakan isu untuk untuk mendapatkan dukungan publik. Masalah itu menyebabkan hubungan kedua negara membeku selama beberapa tahun terakhir.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korsel Park Geun-Hye belum pernah bertemu secara resmi sejak keduanya naik jabatan pada 2012 dan 2013. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran mengenai hubungan kedua negara yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Asia.(AFP/Bas/I-3)