SDM Unggul untuk Indonesia Lebih Baik

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk Indonesia yang lebih baik dan maju. Kerja sama semua pihak harus dilakukan untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Sebagai lembaga legislatif, DPR menyadari kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah harus terus dijalin. Penguatan SDM terus dilakukan bersama pemerintah lewat berbagai kegiatan dan program yang berkesinambungan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan kerja sama pemerintah dengan DPR RI, walaupun ada dinamika, tetap terjalin baik. Di periode awal 2014 sampai 2015, DPR RI dan pemerintah fokus melakukan penguatan fondasi kebangsaan. Dilanjutkan percepatan pembangunan di 2016, dan pemerataan pembangunan di 2017.

“Untuk 2018 sampai 2018, DPR RI dan pemerintah sepakat membangun sumber daya manusia,” ujar Bamsoet.

Bamsoet mengatakan pembangunan SDM sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang tengah gencar berjalan. Untuk itu, DPR RI telah menaikkan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Menurut Bamsoet, anggaran sektor pendidikan dinaikkan dari Rp444,1 triliun di APBN 2018, menjadi Rp492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan dari Rp111 triliun di APBD 2018 menjadi Rp123,1 triliun di APBN 2019. Sementara itu, sektor perlindungan sosial dari Rp161,5 triliun di APBD 2018, menjadi Rp200,8 triliun di APBN 2019.

Anggaran tersebut digelontorkan ke berbagai pos kementerian. Bamsoet mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi dana tersebut.

“DPR RI tak bisa sendirian dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan.”

Bamsoet mengatakan, fokus peningkatan SDM yang diikuti dengan pengembangan kompetensi para calon tenaga kerja harus mendapatkan prioritas utama. Konsentrasi peningkatan pada kualitas SDM harus pula diikuti dan disesuaikan dengan potensi daerah. Artinya, produk dari dunia pendidikan harus memiliki keterkaitan dengan dunia kerja serta keterkaitan dengan inovasi dan teknologi.

Dalam konteks inilah revisi yang telah dilakukan terhadap UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harus jadi panduan dalam memperbaiki kualitas SDM di Indonesia.

Revisi tersebut jadi panduan meletakan hasil penelitian agar memiliki daya manfaat bagi perencanaan pembangunan secara luas, khususnya bagi penguatan kualitas SDM dan tenaga kerja Indonesia.
“Perubahan struktural yang sangat cepat tanpa didukung SDM yang mumpuni hanya akan menghasilkan ketimpangan dan pengangguran yang makin luas,” ujar Bamsoet.

Negara pertama
Bamsoet juga menyampaikan, Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang telah mendeklarasikan komitmennya dalam mewujudkan parlemen yang terbuka. Komitmen ini dideklarasikan atau disampaikan pada 29 Agustus 2018 bertepatan dengan peringatan hari jadi DPR RI yang ke-73 di hadapan para duta besar para negara-negara sahabat. 

Implementasi parlemen yang terbuka atau Open Parliament ini diawali dengan diluncurkannya aplikasi DPR Now!. Aplikasi berbasis mobile yang dapat dioperasikan di smartphone ini, menjadi akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai DPR RI melalui cara yang paling sederhana. 

Baginya deklarasi Open Parliament menjadi cerminan keseriusan Indonesia di mata dunia dalam mewujudkan pemerintahan demokratis yang sejalan dengan parlemen modern.

“Melalui aplikasi DPR Now!, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan pengaduannya serta memperoleh kepastian transparansi penanganan pengaduan yang mereka ajukan,” papar Bamsoet.

Legislator Partai Golkar ini mengatakan, di era digital informasi menyebar semakin pesat, sedangkan hoaks menjadi tantangan yang harus diwaspadai dengan penuh kesigapan. Bamsoet mewanti-wanti, jangan sampai informasi yang tidak benar menjadi sebab pemecahan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurutnya, aplikasi DPR Now! tidak hanya menyediakan informasi kegiatan DPR RI, tapi juga melibatkan mitra kerja DPR RI. “Melalui aplikasi DPR Now! diharapkan DPR mampu menyediakan sumber informasi utama yang dapat menjadikan acuan bagi masyarakat.” (P-1)