Gizi dan Penyakit tidak Menular Membayangi Kualitas SDM

INDONESIA masih mempunyai masalah yang harus diselesaikan dalam pembangunan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Tingginya angka stunting atau balita pendek karena kurang gizi kronik dan meningkatnya angka penyakit tidak menular dapat memengaruhi kualitas SDM pada masa mendatang.

Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, satu dari tiga balita berusia 2 tahun di Indonesia mengalami masalah gizi stunting atau sekitar 30,8%. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan penanggulangan stunting menjadi salah satu fokus dalam rencana strategis presiden terpilih.

Ia menuturkan berdasarkan indeks pembangunan manusia (human capital indeks) tidak adanya stunting menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan kesehatan sampai pada usia lanjut usia (lansia).

Angka stunting di Indonesia masih jauh di bawah yang ditargetkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pasalnya, WHO membatasi masalah stunting di setiap negara, provinsi, dan kabupaten sebesar 20%.

"Hal tersebut menjadi tugas bersama. Di Kementerian Kesehatan terdapat unit-unit, namun menjadi satu kesatuan dalam menyelesaikan masalah kesehatan terutama stunting," papar Menkes belum lama ini.

Kasus stunting pada balita sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat dan pola asuh. Stunting juga dipengaruhi sejumlah faktor di antaranya sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, kekurangan mikronutrien (zat gizi mikro), dan lingkungan. "Stunting menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak pada anak," tutur Menkes.

Oleh karena itu, Menkes menekankan tugas pemerintah mengubah perilaku masyarakat dan pola asuh menjadi lebih baik, mendorong pemberian ASI, mengampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat.

Stunting pada anak juga berkolerasi erat dengan angka kejadian penyakit tidak menular ketika mereka tumbuh dewasa. Anak-anak yang mengalami stunting, berisiko lebih tinggi mengidap penyakit tidak menular.

Dari hasil Riskesdas 2018, angka penyakit tidak menular di kalangan masyarakat terus meningkat. Dari Riskesdas 2018 prevalensi kanker meningkat dari 1,4% menjadi 1,8%, penyakit stroke naik dari 7% menjadi 10,9%; dan penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8% jika dibandingkan dengan hasil riset tahun 2013.

Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan gula darah, penyakit diabetes melitus naik dari 6,9% menjadi 8,5% dan hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan penyakit hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular berhubungan dengan konsumsi rokok, konsumsi alkohol, kurangnya aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur.

Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak mungkin dilakukan tanpa adanya intervensi. Karenanya, pemerintah juga bertanggung jawab memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

Pemerataan fasilitas layanan kesehatan dilakukan melalui pendirian serta akreditasi puskesmas dan rumah sakit, terutama di daerah tertinggal, teluar, dan terisolasi.

Untuk mengisi tenaga kesehatan, pemerintah mengupayakan melalui program Pendayagunaan Dokter Spesialis dan tim Nusantara Sehat (NS) yang terdiri dari dokter, perawat, petugas penyuluh gizi, dan ahli kesehatan masyarakat.

Hal senada disampaikan perencana muda Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN Ardhiantie. Ia mengatakan kesehatan stunting erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan poin kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik.

Rancangan pembangunan jangka menengah akan dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di Indonesia di antaranya penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan ketersediaan farmasi dan obat-obatan, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta penguatan tata kelola pembiayaan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

IPKM meningkat

Meski penyakit tidak menular dan stunting masih menjadi momok dalam pembangunan kesehatan, tetapi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak 2013. IPKM telah resmi dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada akhir Juli 2019.

Tujuan dikeluarkannya nilai indeks tersebut untuk melihat perkembangan status kesehatan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia. Peringkat provinsi tertinggi dan terendah di tingkat nasional tidak mengalami perubahan antara tahun 2013 dan 2018. Peringkat paling tinggi masih melekat pada Provinsi Bali.

Menkes Nila mengatakan dari data IPKM 2018 banyak informasi yang dapat dimanfaatkan. Indikator-indikator penyusun IPKM mencerminkan capaian program, sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Siswanto menjelaskan IPKM 2018 disusun dengan memanfaatkan sumber data Riskesdas 2018, Susenas Maret 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, dan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Secara umum nilai IPKM tahun 2018 mengalami peningkatan daripada IPKM tahun 2013.

Ia mengungkapkan bahwa kesenjangan nilai IPKM kabupaten/kota masih bervariasi antarprovinsi.

Hasil dari IPKM 2018 ini telah diketahui Provinsi Bali menempati peringkat tertinggi IPKM, adapun peringkat terendahnya adalah Provinsi Papua. Kesenjangan pada 2018 terlihat lebar di Provinsi Papua. Hal itu harus menjadi perhatian karena selama periode lima tahun Provinsi Papua tidak mengalami peningkatan bahkan kesenjangannya masih lebar.(H-1)