Militer dan Sipil Perlu Lebih Bersinergi

HUBUNGAN antara kalangan militer dan masyarakat sipil di Indonesia dianggap masih kurang sinergis. Hal tersebut menyebabkan beberapa kelemahan, terutama dalam upaya penanganan kondisi kritis, seperti bencana alam.

"Sebenarnya selama ini tidak ada masalah antara hubungan sipil dan militer di Indonesia. Namun, dalam hal aturan, belum ada payung hukum yang mengatur agar keduanya dapat bersinergi dengan cepat dalam kondisi tertentu," ujar I Wayan Midhio, dalam sidang terbuka promosi doktornya yang berjudul 'Kerja Sama Sipil-Militer dalam Manajemen Sistem Pertahanan Negara', di Universitas Negeri Jakarta, kemarin.

Salah satunya, jelas Midhio, yang kerap dijumpai dalam penanganan bencana. Akibat pemisahan peran antara militer dan sipil, hambatan hingga konflik kerap terjadi. "Kondisi di lapangan mendesak untuk segera dilakukan.

Perlu penataan kerja sama sipil militer. Selama ini hanya dilihat dari aspek politik saja."

Untuk menghindari hal itu terus terjadi, saran Midhio, perlu disusun aturan sebagai payung hukum keterlibatan sipil dan militer dalam tugas, khususnya operasi militer selain perang (OMSP).

Dalam UU No 34/2004 tentang TNI, hanya diatur 14 peran TNI yang mayoritas mengatur peran TNI dalam operasi militer perang (OMP), belum ada aturan mengenai peran dalam OMSP.