Pejabat Dilarang Masuk Kelas Tempat UNBK

PELAKSANAAN ujian nasional berbasis komputer (UNBK) harus steril dari gangguan apapun. Bahkan pejabat dilarang masuk ke ruang kelas tempat ujian berlangsung.

''Hingga tahun kemarin kami masih menerima laporan pelanggaran yang dilakukan pejabat publik dengan melakukan seremonial di ruang kelas tempat UNBK berlangsung. Padahal hal itu tidak diperbolehkan,'' ujar
Kepala Ombudsman Perwakilan Jabar Haneda Tri Lastoto saat memantau pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 1 Kota Cimahi, Senin (3/4).

Pihaknya mengingatkan bila pemantauan pelaksanaan UNBK tidak perlu lama. Cukup hanya beberapa menit saja agar tidak mengganggu konsentrasi siswa saat mengerjakan soal ujian.

Dalam kesempatan ini pun, Ombudsman mengambil sampel di delapan kota yang melaksanakan UNBK untuk memastikan sejauh mana kelancaran pelaksanaannya. SMK Negeri 1 Cimahi menjadi percontohan dari segi sarana dan prasarana serta model pengawasannya. Adapun sekolah yang menjadi sampel adalah yang jauh dari pusat pemerintahan.

''Tujuan pemilihan sekolah yang jauh dari pusat pemerintahan adalah untuk melihat pemerataan kesiapan pelaksanaan UNBK di tiap daerah,'' tuturnya.

Ketika disinggung apakah sudah menerima pengaduan atas kecurangan UNBK atau UN kertas pensil (UNKP), Haneda menyatakan belum menerimanya. Meski sejauh ini berjalan lancar, ia berharap selama pelaksanaan UNBK dan UNKP di Jabar berjalan kondusif dan tidak ditemukan praktik kecurangan. (OL-4)