Kemenperin Terbitkan Aturan Pendidikan Kejuruan Berbasis Industri

Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 27 Januari 2017, dan akan berguna untuk mendorong terciptanya tenaga kerja Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dunia usaha melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, nantinya peraturan tersebut akan menjadi pedoman bagi SMK dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang link and match dengan industri. Sedangkan, bagi perusahaan, bisa digunakan untuk memfasilitasi pembinaan kepada SMK dalam menghasilkan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten.

Dalam Permenperin tersebut dijelaskan peran SMK, antara lain melakukan penyusunan kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau standar internasional. Upaya ini akan melibatkan pelaku dan asosiasi industri.

Lebih lanjut, Airlangga mengambil contoh, di Austria, Swiss, dan Jerman, sebagai negara yang industrinya cukup maju, mereka menerapkan waktu belajar di SMK selama empat tahun dan ketika menginjak usia 16 tahun, pelajarnya sudah melakukan program magang. Bahkan, Kadin dan industri di negara tersebut turut menyiapkan kurikulumnya.

Sehingga, melihat hal itu, Airlangga berharap, pendidikan kejuruan yang memiliki konsep keterkaitan dan kesepadanan dengan dunia industri akan mampu memasok tenaga kerja terampil. “Pemerintah telah menargetkan jumlah tenaga kerja dalam program ini bisa mencapai satu juta orang pada 2019. Oleh karenanya, sebanyak 200 SMK di seluruh Indonesia yang akan kami libatkan,” tuturnya melalui keterangan resmi, Rabu (15/2).

Namun, dari pihak SMK juga didorong untuk aktif. Mereka pun perlu menyediakan kebutuhan minimum sarana dan prasarana praktikum seperti workshop dan laboratorium, serta pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif. Untuk guru tersebut, SMK dapat memanfaatkan karyawan purna bakti atau silver expert dari industri. Nantinya, mereka akan mendapat pelatihan bidang pedagogik.

Adapun, peran industri, di antaranya adalah memberikan masukan untuk penyelarasan kurikulum di SMK, memfasilitasi praktik kerja bagi siswa SMK dan magang bagi guru sesuai dengan program keahlian, menyediakan instruktur sebagai pembimbing praktek kerja dan magang, serta mengeluarkan sertifikat bagi siswa SMK dan guru.

“Untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan industri dan memastikan keberlanjutan program link and match dengan SMK, Kemenperin telah menyusun skema insentif bagi perusahaan yang terlibat dan diusulkan penetapannya oleh Menteri Keuangan,” pungkas Airlangga.

Data Kemenperin menyebutkan, jumlah tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, tenaga kerja di 2006 sebanyak 11,89 juta orang meningkat menjadi 15,54 juta orang pada 2016, atau dengan rata-rata kenaikan sekitar 400 ribu orang per tahun.

Sehingga, berdasarkan perhitungan Kemenperin, dengan rata-rata pertumbuhan industri sebesar 5%-6% per tahun, dibutuhkan lebih dari 500 ribu hingga 600 ribu tenaga kerja industri baru per tahunnya. (OL-4)