Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

PARA dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis diwajibkan bekerja di rumah sakit milik pemerintah khususnya di daerah. Ketentuan itu merupakan amanat dari Peraturan Presiden No 4/2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang telah disahkan 12 Januari lalu.

Penyediaan dokter spesialis di daerah sekaligus untuk menguatkan sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan. Peraturan itu berlaku bagi lulusan pendidikan dokter spesialis yang lulus pada 2017 dan tahun setelahnya baik dari universitas dalam dan luar negeri.

"Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Saat ini distribusi dokter spesialis hanya terpusat di kota-kota besar," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kementerian Kesehatan Usman Sumantri di Jakarta, Jumat (3/2).

Usman memaparkan rasio dokter spesialis saat ini ialah 1 per 100.000 penduduk. Oleh karena itu diperlukan inisiasi suatu kebijakan yang mengatur sebaran dokter spesialis. Ia menyebut pemerintah dan kolegium kedokteran telah setuju dengan Perpres tersebut.

Dijelaskannya, peserta WKDS akan ditempatkan di rumah sakit daerah terpencil dan kepulauan, rumah sakit rujukan regional, dan rumah sakit rujukan provinsi.

"Jangka waktu pelaksanaannya bagi peserta mandiri (bukan penerima beasiswa atau program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah) akan ditempatkan selama satu tahun, sedangkan untuk peserta nonmandiri dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan," terang Usman.

Program WKDS akan mulai dilaksanakan pada Maret 2017. Usman menjelaskan untuk tahap awal penugasan diutamakan lulusan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, spesialis bedah, anestesi, terapi intensif, obsterteti dan ginekologi. Sudah ada 90 RS yang telah siap menjadi lokasi penempatan WKDS. (X-12)