Libatkan Masyarakat Awasi Kebun Binatang

PENGAWASAN terhadap lembaga konservasi seperti kebun binatang perlu melibatkan masyarakat dan LSM. Itu dilakukan agar lembaga konservasi benar-benar menjalan-kan tugas dan fungsi, terutama dalam menjaga keberlangsungan hidup satwa.

Selama ini pengawasan hanya dilakukan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang ada di kabupaten dan provinsi serta Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI).

"Kami meminta pemerintah melibatkan banyak pihak yang memang peduli terhadap keberlangsungan satwa," ucap Kepala Investigasi Yayasan Scorpion, Marison Guciano, kemarin (Minggu, 29/1).

Sejauh ini, lanjut Marison, pihaknya sudah mengunjungi seba-gian besar kebun binatang yang terdaftar di pemerintah. Menurutnya, 90% satwa yang ditemui berada dalam kategori tertekan. "Kandang kecil dan kotor, perilaku petugas dan pengunjung yang lempar makanan masih terjadi."

Karena itu, pengawasan masyarakat/LSM dinilai penting sebagai pembanding. Dengan demikian, kejadian satwa mati atau kurang gizi di kebun binatang dapat dicegah melalui mekanisme pengawasan dua sisi itu.

"Beberapa kali kami memberikan laporan kepada pemerintah terkait temuan-temuan kami, ada yang ditindaklanjuti, ada juga yang tidak," imbuh Marison.

Sementara itu, Sekjen PKBSI Tony Sumampau justru mempertanyakan kapasitas lembaga di luar PKBSI dan BKSDA. Menurutnya, tidak ada regulasi hukum yang dapat menjamin kinerja lembaga tersebut. "Kalau memang mau terlibat, sebagai apa dan keahlian mereka apa?" kata Tony.

Sebelumnya, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Dahono Adji menyatakan selama ini pengawas-an masih didasarkan pada laporan lembaga konservasi. "BKSDA harus aktif mengawasi. Selama ini terkesan kurang serius dan PKBSI juga sekadar simbolis," tukas dia.(Ric/H-3)