Kemendikbud Evaluasi Sekolah Internasional

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengevaluasi sejumlah sekolah internasional atau yang kini disebut Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Hal itu dilakukan terkait dengan laporan masyarakat tentang SPK-SPK yang 'nakal', bertarif mahal tapi berkualitas buruk.

"Jumlah SPK yang terus bertambah berefek positif bagi pendidikan di Indonesia. Di sisi lain diduga ada SPK yang tidak menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kita minta mereka berkomitmen pada janji mengedepankan kualitas," ujar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad, pada diskusi pendidikan di SPK Tiara Bangsa, Jakarta, Sabtu (21/1).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Balitbang Kemendikbud masih mengevaluasi secara menyeluruh sejumlah SPK. Ia menegaskan SPK yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi.

"SPK terkena sanksi jika kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bisa saja status SPK-nya kita cabut dan kembali ke status sekolah nasional," tegasnya.

Hamid juga berharap para SPK yang berkualitas baik berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya ialah dengan membina sekolah-sekolah di sekitarnya.

"SPK hendaknya membuka diri karena selama ini dianggap sekolah mahal dan eksklusif. Kami minta kerja sama dan melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah lain."

Pada kesempatan sama, pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menilai Kemendikbud belum memiliki sistem dan tim untuk melakukan pengawasan pada SPK.

"Inti masalahnya, SPK yang diizinkan pemerintah lebih dari 400 sekolah. Namun, tidak ada tim Kemendikbud yang melakukan kontrol sebab selama ini hanya diserahkan kepada dinas pendidikan setempat," cetusnya.

Karena lemahnya pengawasan dari pemerintah, tidak sedikit SPK yang kualitasnya tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. "Ada SPK yang tampak bagus dari luar, tapi isinya tidak berbeda dengan sekolah-sekolah gratis."

Indra pun mengimbau pemerintah membentuk tim guna melakukan pengawasan sehingga mutu SPK tetap terjaga. Selain itu, ia berharap pemerintah mendorong SPK berkualitas baik membantu meningkatkan mutu guru-guru Indonesia melalui pelatihan. (Bay/H-3)