CISDI : 9 dari 10 Makanan dan Minuman di Indonesia Mengandung Kadar GGL Berlebih

TEMUAN riset terbaru dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menunjukkan bahwa sekitar 9 dari 10 produk makanan dan minuman kemasan di Indonesia mengandung gula, garam, dan lemak atau GGL berlebih, atau pemanis non-gula yang berisiko jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Studi ini dilakukan bersama Center for Health and Nutrition Education, Counseling, and Empowerment. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sofhiani Dewi menyatakan bahwa studi Nutrient Profile Models (NPM) yang digunakan dalam riset CISDI menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan pangan sehat.

"Kami juga sepakat bahwa hasil studi NPM ini adalah merupakan salah satu bukti yang penting dalam penyempurnaan kebijakan pangan sehat," kata Sofhiani di Jakarta, Selasa (28/4).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hasil studi tersebut tidak dapat langsung diadopsi tanpa penyesuaian. Pemerintah masih perlu mengkaji berbagai aspek teknis, mulai dari metodologi hingga kesiapan industri.

Baca juga : Komisi IX DPR Awasi Konsumsi GGL di Indonesia, Tegaskan Pentingnya Label Peringatan

Sofhiani menyoroti sensitivitas metode NPM yang dinilai sangat tinggi dalam mengklasifikasikan produk tidak sehat. Hal ini berpotensi menimbulkan implikasi luas apabila diterapkan secara langsung.

"Dilihat dari studinya, bahwa studi dari NPM memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi produk pangan tidak sehat," jelasnya.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa hampir seluruh produk minuman dapat masuk kategori tidak sehat berdasarkan pendekatan tersebut.

Baca juga : Cegah Konsumsi Gula, Garam, Lemak Berlebih, Kemenkes Resmi Terapkan Label Nutri-Level di Makanan Kemasan

"Tadi aja 97 persen itu menyatakan produk yang beredar tidak sehat. Kalau misalnya kita langsung mengadopsi, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi minuman yang ada," ujarnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah saat ini memilih menggunakan sistem pelabelan Nutri-Level yang dinilai lebih bersifat edukatif dibandingkan label peringatan langsung.

"Kenapa kita mengambil Nutri-Level karena kita kedepannya ingin edukasi dulu ke konsumen, tidak langsung warning," ucap Sofhiani.

Menurutnya, kebijakan yang diterapkan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri. Selain itu, sejumlah tantangan teknis lain juga perlu diselesaikan, seperti harmonisasi definisi zat gizi, metode penentuan ambang batas, hingga ketersediaan data gizi yang akurat.

Pemerintah memastikan bahwa pengembangan kebijakan Nutri-Level ke depan tetap akan berbasis pada bukti ilmiah, termasuk hasil studi NPM, namun disesuaikan dengan kondisi nasional.

"Penyempurnaan Nutri-Level ini akan dilakukan secara berbasis bukti ilmiah namun tetap memastikan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri," tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Novi Indriastuti menilai bahwa kebijakan Nutri-Level merupakan langkah awal yang dilakukan secara bertahap dan masih bersifat sukarela.

Ia menambahkan, tingginya proporsi produk tidak sehat dalam temuan riset justru memperkuat urgensi pengendalian konsumsi GGL di Indonesia.

"Ini tentunya memperkuat urgensi pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, terkait pola konsumsi tinggi gula, garam, lemak," tuturnya. (H-4)