Wacana Penutupan Prodi Menguat, Akademisi dan DPR Dorong Reposisi bukan Eliminasi

WACANA penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai beragam tanggapan dari kalangan akademisi dan legislatif. Kebijakan tersebut dinilai tidak tabu, namun harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan berimbang.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, Ifan Iskandar, menyatakan bahwa secara teoretis penutupan prodi dapat terjadi seiring perubahan kebutuhan keterampilan di dunia kerja.

“Bila kita melihat konsep deskilling, reskilling, dan upskilling, maka bisa jadi memang suatu bidang ilmu kehilangan alasannya untuk tetap ada, yaitu ketika kebutuhan terhadapnya hilang. Dia tidak punya reason d'etre alasan untuk ada. Apalagi bila dikaitkan dengan tuntutan pekerjaan dan keterampilan yang dinamis,” ungkapnya, Senin (27/4).

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut harus dilandasi alasan kuat, seperti menurunnya minat mahasiswa, perubahan kebutuhan industri (sunset dan sunrise industries), hingga tingginya angka lulusan yang tidak terserap atau bekerja tidak sesuai bidangnya.

“Mulai dari peminat yang menurun, lapangan kerja yang hilang dan muncul, jumlah lulusan yang menganggur atau bekerja tidak sesuai pendidikan di bidang studi tersebut, kajian yang mendalam dan empiris, dan lainnya. Serta perlunya untuk menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi nasib SDM di prodi tersebut,” tegasnya.

Pandangan berbeda disampaikan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, M. Ishom el Saha. Ia menilai prodi tidak semata berfungsi sebagai pencetak tenaga kerja, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan, pembentukan cara berpikir, dan pengembangan etika publik.

Menurutnya, sejumlah disiplin ilmu, khususnya humaniora, kerap dinilai tidak produktif secara ekonomi, namun memiliki peran penting dalam menopang peradaban. Meski demikian, ia mengakui adanya kesenjangan antara dunia akademik dan kebutuhan industri yang telah berlangsung lama.

“Di titik ini, sejumlah disiplin, khususnya di ranah humaniora, kerap tampak ‘tidak produktif’ secara ekonomi, tetapi justru menopang kualitas peradaban. Masalahnya, kritik terhadap relevansi bukan tanpa dasar. Kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja nyata terjadi dan berlangsung lama. Kurikulum kerap tertinggal dari perubahan industri, metode pembelajaran kurang berbasis praktik, dan pengalaman lapangan masih terbatas. Dampaknya, lulusan tidak selalu siap menghadapi tuntutan kerja yang berubah cepat,” ujar Ishom.

Ia menilai perdebatan soal ditutup atau dipertahankan terlalu menyederhanakan persoalan. Yang lebih relevan adalah reposisi prodi melalui perubahan orientasi keilmuan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk membuka integrasi lintas disiplin.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa pendekatan penutupan bukan solusi utama. Ia mendorong revitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan budaya lokal.

"Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," kata Hetifah.

Ia mengingatkan agar perguruan tinggi tidak direduksi hanya sebagai pemasok tenaga kerja, meskipun relevansi dengan industri tetap penting. Menurutnya, orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko mempersempit ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis kampus.

Hetifah juga menekankan pentingnya evaluasi prodi secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, industri, hingga asosiasi profesi.

"Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," pungkasnya. (Des/I-1)