Pemutakhiran Data Penerima Bansos akan Dilakukan tiap Tiga Bulan

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. 

Dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan, ia mengungkapkan bahwa sebanyak 11 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dihapus dari daftar karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria, namun jatah bantuan tersebut langsung dialihkan kepada warga yang lebih berhak.

“Alokasinya tetap. Kalau kita hapus 11 ribu, kita memasukkan lagi 11 ribu kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak dihilangkan,” tegas Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu di Makassar, Sabtu (18/4).

Baca juga : Panduan Lengkap Aplikasi Cek Bansos Terbaru: Cara Daftar dan Cek Penerima

Ia menjelaskan, penghapusan dan penambahan penerima bansos merupakan hasil dari pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan setiap tiga bulan, bertepatan dengan jadwal penyaluran bansos yang bersifat triwulanan. 

Data yang digunakan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Menurut Gus Ipul, data kependudukan dan kesejahteraan masyarakat sangat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, hingga perubahan status ekonomi.

Baca juga : Soroti Penyaluran Bansos saat Inflasi, Legislator Desak Integrasi Data Agar Tepat Sasaran

“Kalau kita terlambat melakukan pemutakhiran, kita akan membantu orang yang sudah meninggal, membantu orang yang sudah naik kelas, atau membantu orang yang seharusnya tidak memenuhi kriteria,” ujarnya.

Pemutakhiran data melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, hingga kementerian terkait. 

Masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos yang telah disediakan. Badan Pusat Statistik (BPS) secara formal mengeluarkan data hasil pemutakhiran setiap tiga bulan.

Mensos memperkenalkan sistem desil sebagai alat peringkat kesejahteraan masyarakat. Desil 1 adalah 10 persen kelompok paling tidak mampu, sementara desil 10 adalah 10 persen kelompok paling mampu. Dengan sistem ini, intervensi bansos difokuskan pada desil 1 dan 2, dan bisa diperluas ke desil 3 jika anggaran masih tersedia.

“Insya Allah data kita makin akurat, bansos tepat sasaran, subsidi sosial tetap sasaran. Angka penurunan kemiskinan pasti lebih tajam karena lebih tertarget,” katanya.

Ia mengakui bahwa dampak sistem desil terhadap penurunan kemiskinan baru bisa diukur pada tahun depan karena program ini baru dimulai pada 2025.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang namanya dihapus dari daftar penerima, Mensos mengimbau agar tidak panik. Warga masih diberi kesempatan mengajukan usul sanggahan melalui berbagai saluran, mulai dari RT/RW, kelurahan, dinas sosial, hingga aplikasi Cek Bansos.

“Masyarakat tidak perlu panik dan perlu membawa data sanggahan saja kalau memang masih merasa memerlukan bantuan. Intinya, Bapak Presiden ingin data ini dibuka, tidak ditutup-tutupi. Biar semua tahu, bisa saling koreksi dan mengawasi,” tegasnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Sosial. “Berkat dukungan Kementerian Sosial, Sulawesi Selatan termasuk wilayah dengan penurunan kemiskinan yang cukup signifikan di tahun 2025," sebutnya. (E-4)