DPR ke Kemenhaj: Wacana War Tiket Ibadah Haji harus Dikaji Lebih Dalam

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menekankan wacana skema war ticket (perebutan tiket) untuk ibadah haji harus dikaji lebih dalam.

"Harus dikaji betul wacana itu. Karena banyak hal yang terkait.  Daftar antrean akan makin panjang juga. Terus apakah kebijakan Arab Saudi juga selaran dengan itu," kata Singgih saat dihubungi, Sabtu (11/4).

Singgih mengatakan sampai saat ini wacana war tiket haji baru beredar di media dan masyarakat sementara DPR RI belum mendapatkan penjelasan dari Kementerian Haji dan Umrah.

Baca juga : Pembentukan Kementerian Haji Bisa Tingkatkan Pelayanan Ibadah Haji

"Belum (ada penjelasan), baru wacana," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan wacana skema war ticket merupakan respons atas antrean haji Indonesia yang mencapai 5,7 juta orang. Namun wacana tersebut tidak serta-merta diterapkan tanpa syarat.

"Ini adalah upaya kita mewujudkan istitha'ah yang sesungguhnya. Jika ada tambahan kuota besar, kita bisa putuskan bersama DPR untuk membuka skema ini bagi yang mampu secara material dan kesehatan untuk berangkat saat itu juga," kata Dahnil.

Baca juga : SDM dan Infrastruktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kini Dikendalikan Kementerian Haji

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan saat ini, masa tunggu jemaah haji di seluruh wilayah Indonesia telah berhasil disetarakan menjadi 26 tahun.

"Tidak boleh lagi ada warga negara yang harus menunggu 40 tahun hanya karena perbedaan domisili, sementara di wilayah lain jauh lebih singkat. Sekarang, semua sama di angka 26 tahun," tegasnya.

Kebijakan ini diambil melalui redistribusi kuota yang lebih proporsional dan manajemen data jemaah yang terintegrasi, sehingga kepastian keberangkatan menjadi lebih terukur secara nasional. (E-3)