Komisi IX DPR Dalami Ketahanan Anggaran BPJS Kesehatan

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta penjelasan komprehensif dari direksi BPJS Kesehatan terkait keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengingatkan kembali proyeksi keuangan yang pernah dibahas bersama direksi periode sebelumnya.

Charles juga menyoroti realisasi janji pemerintah terkait suntikan anggaran tambahan untuk memperkuat arus kas BPJS Kesehatan.

“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun,” kata Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Baca juga : Keracunan MBG di Jaktim, Komisi IX Minta SPPG Pondok Kelapa Tutup Permanen

Ia turut meminta direksi memaparkan data rinci terkait reaktivasi peserta, baik yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun peserta yang dibiayai pemerintah daerah (PBPU-Pemda).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyinggung prioritas anggaran pemerintah. Menurut perhitungannya, diperlukan sekitar Rp113 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar seluruh rakyat Indonesia dapat tercakup secara aktif.

“Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak Dirut bisa lapor kepada Bapak Presiden, dampak dari pemotongan TKD di sana, ya ini seperti ini,” tuturnya.

Baca juga : Evaluasi MBG, Legislator PDIP Minta Sanksi Tegas untuk Dapur Bermasalah

Dalam upaya mencapai target kepesertaan aktif secara menyeluruh, Charles menilai kebijakan fiskal pemerintah pusat kerap tidak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini berpotensi menghambat akses layanan kesehatan, terutama bagi warga di garis kemiskinan.

“Keinginan kita untuk bisa target mencapai 100 persen dari keaktifan kepesertaan BPJS akan sulit akibat dari pemotongan TKD. Dan yang pasti saya yakin kita semua yang harus hadir di sini, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama,” pungkasnya.

(P-4)