Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melakukan rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna memperkuat langkah pencegahan dan penanganan. Berdasarkan data BMKG, kekeringan pada 2026 terjadi lebih awal dan panjang.
Rapat ini dipimpin oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/4). Turut hadir Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan.
Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa tahun 2026 diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga mengungkapkan bahwa indikasi kemarau dini telah terdeteksi sejak awal tahun di beberapa wilayah rawan.
“Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang oleh karena itu kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibanding tahun lalu 2025, pada 2026 ini akan lebih mengancam kita secara lebih bersama,” ujar Raja Antoni usai rapat.
“Kami sudah mengidentifikasi selama Januari sampai April ini ada kemarau dini di Riau dan Kalimantan Barat. Perlu disebarkan informasi kepada masyarakat agar tidak bermain api, karena risikonya sangat besar,” tambahnya.
Pemerintah menyoroti praktik pembukaan lahan dengan cara membakar (land clearing) sebagai salah satu faktor utama penyebab karhutla. Menurut Menhut, tindakan tersebut sangat berbahaya dan telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Land clearing ini berbahaya, dan kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian agar segera ditindak dan saat ini sudah dalam proses,” tegas Menhut Raja Antoni.
Lebih lanjut, ia mengingatkan dampak luas yang ditimbulkan karhutla, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga kehidupan masyarakat. Dalam upaya pencegahan, pemerintah menekankan pentingnya edukasi publik serta pengawasan ketat di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci agar praktik pembakaran lahan tidak lagi dilakukan, terutama di wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi rawan kekeringan.
Selain itu, Menhut Raja Antoni menyebut keberhasilan pengendalian karhutla selama ini dinilai tidak lepas dari kuatnya koordinasi lintas sektor. Pemanfaatan data berbasis sains juga terus ditingkatkan, termasuk penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko kebakaran.
“Keberhasilan kita selama ini salah satunya adalah tingkat koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga yang berjalan baik antara pusat dan daerah. Kita berharap angka karhutla dari tahun ke tahun sudah membaik, dan tahun ini juga bisa ditekan secara bersama-sama,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemerintah kini fokus pada tindakan preventif. Teuku mengatakan dirinya mendukung Menhut Raja Antoni dalam mengkoordinir agar seluruh pihak dapat bekerja secara bersama sama mencegah dan menangani karhutla.
“Kalau dulu kuratif sekarang jadi preventif. Kami sangat mendukung Pak Menhut mencoba untuk mengkoordinasi, mengkoordinir agar kita semua dapat bekerja dalam satu derap langkah yang sama,” ujarnya. (Ant/P-3)
Ia juga mengatakan upaya ini juga senada dengan angka karhutla Indonesia yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.
Penyerahan ini menjadi langkah konkret negara dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan lahan hutan.
Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat.
Selain Perkici Dada Merah, beberapa satwa lain juga telah direpatriasi dari Inggris lebih dulu yakni pada tahun 2024 terdapat 10 ekor Owa Jawa dan 3 ekor Lutung Jawa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved