Kuatnya Pengaruh Hoax, Profesor dan Doktor Harus Mengecek Ulang

KUATNYA pengaruh berita bohong (hoax) yang disebarkan melalui media sosial diakui menyasar seluruh kalangan tidak hanya masyarakat awam, tapi juga kaum intelektual.

Menurut Irjen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jamal Wiwoho, profesor dan doktor sebenarnya punya cara tersendiri dalam menganalisis kebenaran sebuah berita.

Namun yang pasti, lanjutnya, informasi apa pun harus berdasarkan sumber yang autentik. Jika ada suatu kejanggalan, sebaiknya dilakukan cek ulang, baik narasumber maupun validitas data yang dipakai untuk memperkuat isi berita.

"Mestinya semakin punya teori tinggi semakin memudahkan profesor dan doktor untuk menganalisis kebenaran berita sehingga tidak langsung percaya," tutur dia.

Kendati demikian, Jamal tidak menafikan fenomena berita hoax yang belakangan muncul ke permukaan berpotensi memengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat.

Hal itu seiring dengan percepatan teknologi informasi sebagai dampak globalisasi dan perkembangan ilmu telekomunikasi dan informatika.

Selain itu, sejumlah motif juga bisa melatarbelakangi penyebaran informasi hoax ini, seperti politik, ekonomi, psikologi, hingga ideologi.

Menurut pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, tujuan informasi hoax ialah mengaburkan, mengalihkan, dan memanipulasi kebenaran.

Fenomena hoax tidak saja memperlihatkan karakter masyarakat informasi yang belum teredukasi dengan baik. Bisa juga terjadi pada masyarakat yang sudah teredukasi baik, tetapi belum bijak dalam menyikapi informasi.

Sementara itu, pemerintah tengah berupaya meredam berita hoax melalui tiga cara. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan ketiga cara tersebut ialah melibatkan perusahaan media sosial (medsos) untuk menghapus konten negatif, penerapan denda bagi perusahaan, dan menyiapkan literasi tentang penggunaan medsos.

Keterlibatan pengawasan perusahaan medsos penting. Setiap perwakilan perusahaan medsos bergabung bersama pemerintah dalam satu satgas. Pemerintah berhak meminta medsos menghapus semua konten hoax dalam 24 jam.(Mut/H-1)