Rakyat Harus Tahu Keuntungan Kelola Hutan

PRESIDEN RI Joko Widodo meminta masyarakat agar diyakinkan untuk menanam di kawasan hutan. Salah satu cara yang dinilai efektif olehnya ialah dengan memberikan informasi keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan penanaman yang mereka lakukan.

Hal tersebut sejalan dengan konsep pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui konsep perhutanan sosial yang mengalokasikan 12,7 juta ha lahan untuk dikelola masyarakat seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Saat ini Presiden mencatat terdapat 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan yang 70% di antaranya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.

Sayangnya, ada 10,2 juta penduduk yang belum sejahtera di kawasan hutan karena belum adanya aspek legal pengelolaan kawasan hutan. "Masyarakat harus diyakinkan. Kasih tahu berapa keuntungan agar mereka tertarik menanam," ucap Jokowi pada seremoni Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat dengan Industri Kayu Terpadu, di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberikan lebih dari 9.000 ha lahan untuk dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial khusus di Pulang Pisau. Menurut rencana, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) secara khusus mengalokasikan 1,6 juta ha untuk perhutanan sosial di Kalimantan Tengah. "Jadi mau kita sekarang ialah mengorporasikan masyarakat dan koperasi," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang ditemui dalam kesempatan itu mengatakan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan masyarakat harus dibarengi dengan konsep agroforestri selain melakukan penanaman tanaman produktif seperti sengon dan rayon.

"Saya sudah melakukan penghitungan, masyarakat dapat menghasilkan hingga Rp11 juta (per bulan) untuk 1 hektare. Yang penting jangan monokultur," terang Siti. Ric/Pol/SS/H-2